DENPASAR, BALIPOST.com – Kemenkop dan UKM memberikan penghargaan kepada lima provinsi di Indonesia, yaitu DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, dan Sulawesi Utara. Penghargaan itu berupa Cooperatives Data Award, penghargaan untuk koordinasi penerbitan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) 2017, juga penghargaan sebagai Provinsi Terbaik Penggerak Koperasi dan Penumbuhan Kewirausahaan Tahun 2017.
Selain itu, penghargaan bagi perguruan tinggi penggerak koperasi dan penumbuhan kewirausahaan tahun 2017 diberikan kepada Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin), Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Negeri Jogjakarta. Penghargaan tersebut diserahkan Menkop dan UKM AAGN Puspayoga pada acara Rakornas 2017 Bidang Koperasi dan UKM yang dihadiri oleh seluruh dinas koperasi dan UKM se-Indonesia di Denpasar, Kamis (23/3).
Di acara yang juga dihadiri Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jatim Soekarwo, Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Wagub Sumbar Nasrul Abit, dan Wagub Sulut Steven Kandouw, Puspayoga menegaskan, pengembangan koperasi dan UKM harus menjadi satu gerakan besar yang tumbuh dari bawah. “Berkat kerja keras kita semua, saat ini PDB koperasi telah meningkat menjadi 4,41 dari sebelumnya hanya satu komaan. Oleh karena itu, semua pihak terkait, termasuk kepala daerah, harus bergerak dan berkoordinasi untuk mensukseskan reformasi total koperasi di Indonesia. Jumlah koperasi tidak perlu banyak, tapi jumlah anggotanya yang harus terus meningkat setiap tahunnya”, kata Menkop.
Selain membangun koperasi yang berkualitas, Puspayoga juga mengungkapkan bahwa kementeriannya memiliki tugas untuk meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia. Saat ini, berdasarkan data BPS, rasio wirausaha Indonesia sebesar 3,1%, sebelumnya 1,65% dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa. “Ini semua berkat kerjasama yang sudah terjalin dengan banyak pihak terkait, termasuk kalangan kampus dan perusahaan swasta,” imbuh Menkop.Program Nasional
Yang jelas, lanjut Puspayoga, semua itu sejalan dengan program nasional yang dicanangkan Presiden Jokowi, yaitu pembangunan infrastruktur (darat, laut, dan udara) dan pariwisata. “Dari dua sektor itu mengandung tiga arti, yaitu ekonomi, politik, dan nilai budaya”, tukas Menkop.
Puspayoga menjelaskan, pembangunan infrasruktur akan mengurangi biaya distribusi barang dan jasa. Sehingga, akan tercipta pemerataan kesejahteraan, yang ujungnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan,” papar Puspayoga.
Secara politik, ketika ada pemerataan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, maka NKRI akan semakin kokoh. Sedangkan dari sisi nilai budaya, dengan pembangunan sektor pariwisata maka nilai budaya yang menjadi daya tarik bagi para turis akan tetap terjaga dengan baik. “Ingat, destinasi wisata ada karena nilai budaya terjaga,” kata Menkop.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram menambahkan, tujuan dari Rakornas adalah untuk memantapkan, mengintegrasikan, dan mensinkronkan program-program Kemenkop termasuk sosialisasi program, dengan semua pemda di Indonesia. “Intinya, perumusan program pemerintah pusat dengan menampung aspirasi dari seluruh dinas koperasi dan UKM di seluruh Indonesia. Langkah selanjutnya, Kemenkop akan melakukan monitoring dan evaluasi program yang sudah bergulir”, pungkas Agus. (Nikson/balipost)
