GIANYAR, BALIPOST.com – Perayaan Nyepi menyambut tahun caka 1939, berdampak pada meningkatnya akupansi homestay di seputaran Ubud. Kali ini, menyentuh kisaran 70 persen lebih. Jumlah akupansi tersebut tentunya lebih tinggi, dibandingkan hari biasanya yang hanya 30 persen hingga 40 persen.
“Dari 1500 lebih kamar homestay di Ubud, ada sekitar 70 persennya sudah terisi selama rangkaian perayaan Nyepi ini,“ ucap Ketua Ubud Home Stay Asosiasion (UHSA), I.B. Wiryawan, Rabu (29/3).
Menurut I.B. Wiryawan perayaan Nyepi memang mampu menarik wisatawan untuk datang ke Bali. Terlebih rangkaian perayaan Nyepi ini menjadi satu-satunya, dan sudah banyak mendapat apresiasi dunia. “Kalau pun ada yang keluar mungkin karena mereka tidak bisa menikmati ketenangan dari suasana Nyepi,“ ujarnya.
Diterangkan 70 persen wisatawan tersebut dominan merupakan warga negara Eropa yang ingin menikmati suasana Nyepi, khususnya suasana pada homestay yang ada di Ubud. “Dominan memang Eropa, tapi ada juga sebagian Australia dan Asia, mereka memang ingin memperoleh pengalaman Nyepi di Ubud,“ ucapnya.
Selain itu, Ketua UHSA juga menyampaikan keluhan para pengusaha homestay yang saat ini kesulitan melakukan pemenuhan akupansi sampai 100 persen. Padahal selama ini homestay selalu digaungkan sebagai salah satu daya tarik desa wisata.
“Kondisi ini terjadi karena memang persaingan semakin ketat, akomodasi seperti hotel dan housetel semakin menjamur, tanpa ada batasan dan tindakan tegas dari pemerintah,“ keluhnya.
Diungkapkan yang paling berbahaya dari kondisi ini ialah persaingan harga antara home stay, housetel, villa dan hotel. Bahkan sejumlah pengusaha homestay harus banting harga untuk pengisian akupansi. “Kalau akupansi bisa sampai 50 persen itu sudah sangat bagus, karena pada hari biasa untuk homestay paling bawah bisa sampai 30 persen,“ tukasnya.
Melihat kondisi ini ia pun meminta perhatian pemerintah, yang selama ini mensosialisasikan pariwisata berkelanjutan. Namun malah melakukan pembiaran terhadap pembangunan akomdosi tanpa kendali, yang justru mengancam keberlangsungan pariwisata Bali.
“Pariwisata berkelanjutan bukan berarti orang bebas melakukan apa saja, akan tetapi harus jelas dan tegas mana yang bole dan tidak, “ tandasnya. (manik astajaya/balipost)
