BANYUWANGI, BALIPOST.com – Pencairan Dana Desa (DD) di Kabupaten Banyuwangi, tahun ini, tak berjalan mulus. Bahkan, sebanyak 179 desa terancam kehilangan dana dari pemerintah pusat tersebut.
Salah satu pemicunya, penyusunan anggaran desa menggunakan sistem elektronik (e-village budgeting) belum dikuasai perangkat desa. Imbasnya, pelaporan DD dari desa ikut ngadat.
Banyaknya desa yang belum melaporkan penyusuan Dana Desa ini dibenarkan Ketua Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Banyuwangi, Rudi Latief usai gesah desa di DPRD Banyuwangi, Kamis (30/3) siang. Menurutnya, dari 189 desa, baru 10 desa yang siap mencairkan Dana Desa di tahun 2017. “Berarti ada 179 desa yang masih bermasalah dalam pelaporan dan pengajuan Dana Desa. Ini salah satunya dipicu program e-village budgeting yang belum dikuasai perangkat desa,” kata BPD asal Genteng ini.
Menurut Rudi, kebijakan e-village budgeting sejatinya bagus. Sayangnya, SDM perangkat desa banyak yang belum mumpuni. Padahal, pencairan Dana Desa maksimal Mei mendatang. Jika tidak, Dana Desa harus dikembalikan ke kas negara. “Artinya, ada seratus lebih desa yang terancam tak bisa mencairkan Dana Desa. Ini sangat disayangkan,” sebutnya.Dikeluhkan
Rudi menambahkan, persoalan Dana Desa ini banyak dikeluhkan para pengurus BPD di setiap desa. Persoalan e-village budgeting kata Rudi menjadi kendala pelik di tingkat desa.
Apalagi, dalam praktiknya, sejak mulai penganggaran, harus masuk dalam program elektronik ini. “Seharusnya, penganggaran dulu di desa, setelah selesai baru masuk e-village budgeting. Ini yang kita usulkan perlunya revisi kebijakan,” tegasnya.
Jika Dana Desa tak cair, kata Rudi, banyak progam di desa yang akan ngadat. Pihaknya juga menyoroti peran BPD yang kerap dipandang sebelah mata, terutama oleh pemerintah desa. Sehingga, BPD jarang dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran.
Ancaman hangusnya Dana Desa diamini Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten (Askab) Banyuwangi, Agus Tarmidi. Namun, pihaknya tetap optimis, Dana Desa tetap bisa cair sebelum Mei mendatang. “Memang informasi Dana Desa ini masih belum jelas. Tapi, kita optimis sebelum Mei setiap desa bisa mencairkan. Syaratnya, dananya sudah ada,” tegas Kades Wonosobo, Kecamatan Srono ini.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD) Kabupaten Banyuwangi, Zen Kostolani menegaskan pihaknya terus memberikan pendampingan dan pelatihan SDM perangkat desa. Terutama, menyusun anggaran dengan e-village budgeting. Menurutnya, sistem baru ini memang harus banyak belajar. “Sejatinya, kalau ditata dari awal, penyusunan anggaran dengan e-village budgeting ini lebih mudat, cepat,” pungkasnya. (Budi Wiriyanto/balipost)
