DENPASAR, BALIPOST.com – Tongkat komando Pangdam IX/Udayana sudah berpindah dari Mayor Jenderal TNI Kustanto Widiatmoko kepada Mayor Jenderal TNI Komaruddin Simanjuntak, S.I.P, M.Sc. Mayjen Kustanto selanjutnya dipercaya sebagai Pangdam V/Brawijaya, Jawa Timur.
Sesuai tradisi di Kodam, setiap pergantian pejabat baru dilaksanakan rangkaian tradisi Tepung Tawar dan penciuman Pataka. Hal sama juga dilakukan saat menyambut Pangdam yang baru Mayor Jenderal TNI Komaruddin Simanjuntak, Selasa (11/4) yang dilaksanakan di dua tempat yang berbeda.
Acara tradisi Tepung Tawar dilaksanakan di Base Off Lanud Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung. Tradisi itu mengandung makna sebagai penolak segala rintangan dan bala bencana serta mensucikan secara lahir bathin bagi pejabat baru dengan harapan agar dalam mengemban tugas terhindar dari segala rintangan, gangguan dan marabahaya serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
Tradisi selanjutnya yaitu penciuman Pataka dilaksanakan di Makodam sebagai tanda pengukuhan menjadi Prajurit Kodam IX/Udayana yang memiliki lambang kebesaran dan panji-panji kehormatan berupa Pataka Kodam IX/Udayana (Praja Raksaka) yang mengandung makna sebagai Prajurit pelindung dan pengayom rakyat.
“Terima kasih kepada rakyat Bali, NTB dan NTT yang sudah menerima saya sebagai warga Kodam IX/Udayana. Diawali dengan tradisi Tepung Tawar dan tradisi tadi mengingatkan saya karena bukan orang baru sebanarnya. Saya pernah jadi Dandim Badung dan Kasrem Wira Satya,” ujar Pangdam Komaruddin.
Program 100 hari, lanjut mantan Kasdam II/Sriwijaya ini, mengawali tugasnya akan melakukan ke dalam. Maksudnya ia akan melihat kondisi dan situasi Bali, NTB dan NTT. Dua minggu jenderal bintang dua di pundak ini menegasan akan berada di wilayah perbatasan dan tidur bersama prajurit sehingga tahu betul kondisi serta situasinya sehingga bisa diantisipasi. Setelah itu dilanjutkan ke wilayah NTB dan terakhir di Bali.
“Bali jadi agenda tersendiri bagi kami karena menjadi tujuan wisata dunia dan harus dijaga. Bali ini bukan hanya milik orang Bali tapi punya orang Indonesia atau NKRI sehingga semua harus menjaganya,” ujarnya.(Kerta Negara/balipost)
