SINGARAJA, BALIPOST.com – Realisasi program pembangunan 2017 mulai mendapat perhatian serius jajaran Komisi II DPRD Buleleng. Perhatian lembaga dewan dalam realisasi program tahun ini adalah pengawasan oleh konsultan yang dikontrak oleh pemerintah daerah.
Dewan mendesak agar eksekutif melakukan pengawasan secara terintegrasi. Ini karena pengalaman tahun sebelumnya pengawasan oleh konsultan kinerjanya belum optimal. Bahkan satu konsultan mengawasi empat hingga lima paket kegiatan.
Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa mengatakan setiap melaksanakan sebuah proyek, pemerintah daerah mengontrak konsultan yang ditugaskan mengawasi jalannya proyek di lapangan. Hanya saja, dari temuan pada saat pihaknya memantau banyak ditemukan kinerja konsultan pengawas minim.
Tak hanya itu, sering ditemukan satu perusahaan konsultan mengawasi empat hingga lima paket kegiatan. Jika perusahaan konsultannya memiliki banyak tenaga, hal ini tidak memunculkan permasalahan. Akan tetapi jika pengawasnya terbatas dan harus mengawasi banyak pekerjaan, sehingga akan memunculkan pengawasan yang tidak optimal.
Risikonya, kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada. “Dari pengalaman kami pengawasnya itu-itu saja, apa tidak ada pengawas lain. Kalau banyak punya pengawas tidak apa-apa, tetapi kalau sudah terbatas kinerjanya juga minim, kami kahwatir kuwalitas pekerjaanya tidak optimal, sehingga pengalaman dalam tahun terdahulu itu jangan sampai terulang tahun 2017 ini,” katanya.
Mencegah permasalahan itu muncul, pemerintah daerah diminta melakukan pengawasan pekerjaan secara terintegrasi. Artinya, bagaimana Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) dengan konsultan pengawas termasuk kalangan dewan bekerjasama mengawasi pelaksanaan proyek.
Selain itu, pemerintah harus jeli memilih konsultan pengawas dan memastikan konsultan pengawas yang dipilih memiliki kemampuan dan ahli di bidangnya. Dengan upaya ini, pihaknya meyakini pelaksanan proyek berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan dan yang paling penting adalah mutu pekerjaan sesuai dengan bestek proyek yang diinginkan. “Kami minta pengawasan dalam proyek di tahun ini terintegrasi. Cari pengawas yang memiliki keahlian, sehingga mutu proyek yang dijalankan sesuai harapan bersama dan tidak ada lagi pelaksanaan proyek yang menyalahi dokumen perencanaan yang ada,” tegasnya. (Mudiarta/balipost)
