BANGLI, BALIPOST.com – Rencana pembangunan waduk terbesar di Bali yang bakal dibangun di tiga Kabupaten yakni Bangli, Gianyar dan Badung diharapkan berjalan lancar. Dalam proses pembebasan lahan bendungan diharapkan tidak ada mark up yang dapat memunculkan permasalahan baru.
Nilai ganti rugi lahan harus disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku. “Jangan sampai ganti rugi lahan menyisakan masalah korupsi,” kata Bupati Bangli I Made Gianyar.
Dikatakan Gianyar, pembangunan bendungan dipastikan akan mencaplok banyak lahan warga. Pemerintah, kata Bupati, sama sekali tidak boleh mengorbankan rakyat. Tanah hak milik yang terkena proyek akan diberikan ganti rugi. Sementara untuk tanah perlindungan jurang, bagi yang lahannya belum memiliki sertifikat akan difasilitasi pemerintah kabupaten.
Gianyar menyampaikan bahwa sejauh ini proses pembangunan waduk belum sampai pada tahap pembicaraan mengenai besaran harga untuk ganti rugi lahan warga yang terkena proyek. Sebelum sampai pada tahap tersebut Bupati mengingatkan agar proyek tersebut jangan sampai menyisakan masalah. “Mengenai realisasinya nanti tergantung pemerintah pusat. Pemkab hanya memfasilitasi saja,’’ katanya.
Sebagaimana yang diberitakan pembangunan bendungan rencananya dilakukan pemerintah pusat untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan. Bendungan tersebut akan menampung 3,13 juta meter kubik air. Air tersebut akan diolah menjadi air baku 1,75 meter kubik per detik dan akan menghasilkan mikrohidro berkapasitas 1,1 megawatt.
Bendungan yang akan diairi Sungai Ayung tersebut dapat mengairi 2.000 hektar sawah di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar dan Kota Denpasar. Meski Bangli tak mendapat jatah aliran air, ia percaya dengan adanya waduk tersebut nantinya Bangli akan sangat dihargai oleh kabupaten lainnya.
Mengenai rencana penamaan waduk tersebut, Bupati Made Gianyar menginginkan agar bendungan tersebut dinamakan Bendungan Ayung II. (Dayu Swasrina/balipost)
