DENPASAR, BALIPOST.com – Beberapa pengaduan melalui media sosial maupun posko pengaduan Komisi I DPRD Bali terkait rekrutmen pegawai RS Bali Mandara (RSBM), akan tetap dilanjutkan. Padahal, sudah ada rekomendasi dari DPRD Bali untuk menunda proses tahapan seleksi berikutnya.
Penegasan soal kelanjutan seleksi diutarakan Ketua Panitia Seleksi Rekrutmen Pegawai RS Bali Mandara (RSBM), Cokorda Ngurah Pemayun. Ia mengaku telah menerima surat rekomendasi tersebut Senin sore. Namun eksekutif akan tetap melanjutkan. Karena menurutnya jika ditunda, akan terjadi persoalan baru yang lebih besar lagi.
“Kita bukannya melawan, penundaan ataupun diulang itu tidak bisa kita laksanakan karena kita ada schedulenya dan kalau ini kita tunda maka akan memunculkan persoalan yang lebih besar, kalau mereka minta data yang lulus kita akan kasi,” tegas Pemayun.
Ia juga menjelaskan bahwa terdapat 2 rekomendasi yang diberikan oleh DPRD Bali yakni meminta data peserta yang lulus dan menunda proses tahapan seleksi. “Rekomendasi yang kita terima merupakan surat formal yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD, nanti untuk prosesnya silahkan tanyakan langsung ke dewan tersebut,” imbuhnya.Tak Ada Subyektivitas
Cok Pemayun juga menjelaskan proses dalam pelaksanaan tes wawancara menurutnya tidak ada subyektivitas dalam pelaksanaan tes wawancara tersebut. “Kami memiliki standar, kami juga punya takaran karena kami yang membutuhkan mereka jadi saya rasa tidak ada subyektifitas dalam pelaksanaan tes tersebut,” pungkasnya.
Ditambahkan Pemayun, dalam proses rekrutmen tersebut pihaknya sudah melaksanakan sesuai ketentuan dan dalam prosesnya terdapat 4 tahapan test yakni administrasi, Tes Kompetensi Dasar (TKD), wawancara dan kesehatan. Bahkan dalam pelaksanaannya segala perubahan yang dilakukan juga sudah dilakukan koordinasi dan sosialisasi guna meminimalisir permasalahan.
Sekretaris daerah Provinsi Bali ini juga menegaskan bahwa penilaiannya tidak saja berdasarkan atas keempat hal tersebut tetapi juga melihat performance yang diwawancarai, termasuk etika dan tata krama peserta. “Jadi bisa kalian bayangkan bagaimana hasilnya, walaupun dalam tes CAT mereka nilainya bagus namun performancenya atau etika dan tata kramanya kurang, apa itu yang kita cari? Kita mencari yang terbaik, baik itu secara akademisnya maupun performance dan etikanya,” imbuhnya.Lebih lanjut dijelaskan Pemayun, pihaknya sampai saat ini belum ada menerima keluhan dari peserta yang tidak lulus, termasuk juga dari Ombudsman. Bahkan dari Komisi I DPRD Bali yang membuka Posko pengaduan juga menurut pengakuannya belum ada penyampaian keluhan. (Citta Maya/balipost)
