Ahok Jadi Cagub Bali
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat melakukan pencoblosan di TPS 54 kawasan Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta, Rabu (19/4). (BP/ant)
JAKARTA, BALIPOST.com – Petisi dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk pemilihan gubernur Bali 2018 mendatang digulirkan. Petisi ini dibuat Wika Ganesha pada Rabu (19/4) setelah mengetahui hasil dari hitung cepat (quick count) pilkada DKI Jakarta yang menempatkan perolehan suara pasangan nomor urut 2 Ahok-Djarot di bawah pasangan nomor urut 3 Anies-Sandi.

Petisi yang digalang Wika ternyata mendapat respon, dan hingga Sabtu (22/4) pukul 23.00 sudah didukung 3.337 orang yang menandatangani petisi tersebut. Wika sendiri di media sosialnya mencantumkan Perth, Australia sebagai tempat tinggalnya.

Baca juga:  Predator Alami Tikus, Populasi Burung Hantu di Desa Senganan Bertambah

Pada pilkada serentak 2018, diketahui ada 17 provinsi yang akan menyelenggarakan pilkada serentak gelombang ketiga. Di antaranya Sumatra Utara, Riau, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

Wika sengaja memilih Bali untuk Ahok karena karakteristik masyarakat Bali yang dianggap jauh berbeda dengan pilkada DKI yang dinilai mencerminkan ketidakadilan demokrasi, serta tidak sejalan dengan rasionalitas.

Bali, dinilainya sebagai etalase Indonesia untuk dunia. Di sisi lain ia menilai Ahok sebagai aset bangsa yang harus diselamatkan dan dimanfaatkan.

Baca juga:  Di Bangli, Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Desa Rampung

Ahok dinilai memiliki dedikasi dan keteladanan membangun daerah. Namun deskripsi Wika kurang jelas ketika mengulas soal rencana reklamasi Teluk Benoa, dikaitkan Ahok dalam memimpin daerah. (Hardianto/balipost)

BAGIKAN

2 KOMENTAR

  1. AS, Eropa dan semua negara yang telah menjalin hubungan dengan Korea Utara menerima nama Republik Demokratik Korea Utara. Kita mungkin tidak setuju dengan penggunaan demokrasi atas namanya. Tapi kita mengenalinya seperti itu. Intinya begini. Konsep dekonvolusi sangat bervariasi di sepanjang garis negara dan tidak ada 2 negara yang memiliki definisi serupa untuk praktik ini.

    Di AS sampai Dr. Martin Luther King berbaris di Capitol Hill, jutaan orang kulit hitam Amerika tidak berhak bahkan minum air mancur yang tidak ditujukan untuk mereka. Itu termasuk meminumnya dalam keadaan darurat. Sebuah masalah hidup atau mati.

    Orang kulit hitam tidak diizinkan untuk memilih. Mereka tidak diizinkan untuk duduk di manapun dengan bus atau tain dan mereka dalam banyak kasus tidak berhak atau membiarkan pengadilan yang adil. Mereka digantung dari pepohonan dengan polisi yang berdiri tanpa melakukan apapun. Di sinilah merek Kekuasaan Kekejaman Ah Hock berasal. Sekarang dia dan uang sewa orang banyak menginginkan hal itu dikenakan pada orang Indonesia.

    Singapura melihat dirinya sebagai sebuah demokrasi. Ini menempatkan anggota oposisi, mencoba mereka sebelum hakim yang bias, bersiap untuk menangkap kritik pemerintah kemudian membuat mereka bangkrut sehingga mereka tidak dapat berperang. Mereka juga tipe Ah Hock dan mereka berniat membantu Ah Hock mengenalkan merek demokrasi Tionghoa ke Indonesia.

    Jangan lupa bahwa orang-orang yang tidak adil dan tidak hormat terhadap pengadilan adalah pendukung Ah Hocks. Jika penghakiman salah, maka gunakan proses banding.

    Bukan untuk Jerman, Prancis, Belanda, Singpaore, Australia atau Amerika Serikat untuk memutuskan bagaimana menafsirkan demokrasi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang demokratis jauh sebelum Dr. Martin Luther King dan bangsanya atau aborigin Australia diberi kebebasan nyata yang masih ada hanya sebagian untuk mereka di AS dan Australia.

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *