SINGARAJA, BALIPOST.com – Pilkada Buleleng telah selesai. Seluruh tahapannya pun berjalan dengan lancar, tanpa adanya konflik, khususnya dari masing-masing pendukung kandidat. Demikian juga dengan gugatan ke meja hukum.
Namun, dibalik itu, warga yang tidak menyalurkan hak pilihnya pada hajatan politik itu masih cukup tinggi. Tercatat dari 583.381 orang penduduk yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), 45,13 persen memilih golput.
Menurut Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed dalam evaluasi pelaksanaan pilkada yang diselenggarakan KPU Buleleng di Hotel Melka, Lovina, Jumat (28/4), berdasarkan hasil penelitiannya, itu disebabkan beberapa faktor. Mulai dari calon pemilih yang memiliki mobilitas tinggi, dalam artian secara de facto sebagai warga Buleleng, namun secara de jure tinggal di daerah lain atau merantau.
Selain itu, juga akibat tempat pemilihan yang jauh dari tempat tinggalnya maupun calon yang bertarung belum sepenuhnya sesuai dengan keinginannya. “Calon yang bertarung ini awalnya kan dari partai yang sama. Hanya saat maju saja pisah. Ini juga mempengaruhi warga untuk tidak memberikan suara,” jelasnya.
Pada pemilu selanjutnya, salah satunya Pilgub, persoalan demikian harus diantisipasi penyelenggara pemilihan. Guna menggenjot partisipasi pemilih, perlu ada langkah-langkah yang lebih inovatif dari penyelenggara, khususnya dalam sosialisasi. Caranya tak hanya melalui pertemuan dan mementaskan kesenian.
Namun, juga perlu dilakukan secara blusukan. Demikian juga dengan pelaksanaan kampanyenya. “Ke depan untuk memancing warga supaya memilih, perlu ada reward. Tetapi ini dananya dari KPU. Bukan dari paslon,” ucapnya.
Ketua KPU Buleleng, Gede Suardana mengatakan hasil penelitian tersebut menjadi masukan penting untuk pemerintah, partai politik maupun penyelenggara pemilu untuk diformulasikan pada pilkada selanjutnya. “Masukan ini sangat penting. Tetapi patut juga disyukuri pemilih Buleleng cukup tinggi, bahkan sangat tinggi jika dibandingkan yang lain,” katanya.
Sementara itu, untuk mengetahui jumlah pemilih yang merantau, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Demikian juga dengan data-data lainnya yang berkaitan dengan kependudukan. “Berapa jumlah warga yang bersekolah di rantauan, berapa yang kerja diluar daerah, ini akan dikomunikasikan dengan pemkab,” sebutnya. (Sosiawan/balipost)
