BREBES, BALIPOST.com – Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengungkapkan, pihaknya terus menjalankan strategi inovasi koordinasi dengan seluruh stakeholder di pusat dan daerah, dalam mengembangkan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM).
“Misalnya, Kemenkop koordinasi dengan Kemendagri, Bupati, dan Camat, untuk menerbitkan ijin usaha mikro kecil atau IUMK. Kita juga berkoordinasi dengan Bank BRI dalam penyaluran KUR bagi pemegang kartu IUMK. Dengan Kemenkumham, kita koordinasi untuk pengurusan HAKI atau sertifikat hak merek dan hak cipta”, kata Agus pada Forum Koordinasi dan Sosialisasi Program Strategis Bidang Restrukturisasi Usaha KUMKM di Kabupaten Brebes, Jateng, Selasa (2/5).
Di acara yang juga dihadiri Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno, Bupati Brebes Hj Idza Priyanti, Deputi Bidang Retrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM Yuana Sutyowati, serta para pejabat teras Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes, Agus menjelaskan bahwa inovasi koordinasi harus dijalankan karena jangkauan program tidak bisa seluas kewenangan kementrian lain.
“Kewenangan Kemenkop hanya kategori tiga, sehingga tidak bisa optimal. Kita hanya bisa memberikan ijin untuk usaha simpan pinjam, ijin mendirikan dan membubarkan koperasi, serta pengawasan. Misalnya, kita memberikan badan hukum atas koperasi, lalu koperasi itu akan membuat usaha peternakan bebek, ijin usahanya itu dari kementrian lain, bukan dari Kemenkop”, papar Agus.
Agus mengakui, banyak yang datang dari daerah ke kantor Kemenkop menanyakan perihal itu. “Ada koperasi yang mau buka usaha dagang, mau ekspor dan impor barang seperti cabe, sapi, daging sapi, dan sebagainya. Tapi, kita tidak memiliki kewenangan untuk itu. Makanya, kita melakukan banyak koordinasi secara horizontal, vertikal, dan diagonal, dengan seluruh pihak terkait”, kata Agus.
Dihadapan peserta forum koordinasi ini sebanyak 300 orang, yang terdiri dari camat, asosiasi UKM, pelaku Usaha Mikro dan Kecil, pengurus koperasi, serta pendamping KUMKM, Agus mendorong agar Kabupaten Brebes bisa segera memiliki Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) agar bisa semakin meningkatkan kinerja pelaku KUMKM.
“Mudah-mudahan tahun depan bisa terealisasi dan anggarannya bisa disetujui DPR RI. Dengan PLUT, pengembangan produk unggulan Kabupaten Brebes hingga bisa menembus pasar global secara e-commerce. Terlebih lagi, di dalam PLUT itu ada yang namanya Kampung UKM Digital hasil kerjasama dengan PT Telkom,” tandas Agus Muharram.
Dalam kesempatan yang sama, Teguh Juwarno menegaskan bahwa program pengembangan KUMKM di Brebes tidak akan sia-sia. Pasalnya, masyarakat Brebes dikenal sebagai masyarakat egaliter, pekerja keras, dan pantang menyerah.
“Itu merupakan ciri khas seorang wirausaha sukses. Oleh karena itu, saya terus mendorong agar masyarakat di Dapil saya, Tegal dan Brebes, agar menjadi wirausaha karena peluang dan potensinya sangat besar. Salah satunya bisa mengakses pembiayaan dari KUR dengan beban bunga rendah sebesar 9%. Juga ada kemudahan bila akan melakukan ekspor produk”, kata Teguh.
Meski begitu, Teguh menyadari juga akan adanya dampak bagi UMKM atas tersambungnya Jakarta-Semarang melalui jalan tol. Sudah banyak UKM yang mengeluh menurunnya orang yang melintasi jalur Pantura. “Makanya, saya sudah meminta pemerintah pusat atau operator jalan tol agar membuka rest area khusus bagi UKM yang terkena dampak itu. Sehingga, para pedagang bawang, telor asin, restoran, kerajinan, dan sebagainya, masih bisa berdagang”, imbuh Teguh lagi.
Sementara itu, Bupati Brebes Hj Idza Priyanti mengungkapkan bahwa sinergi dengan Kemenkop ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Presiden Jokowi di Tegal beberapa waktu lalu, untuk mengembangkan usaha produktif di daerah. “Sinergi program ini juga untuk lebih mendorong peluang usaha dan pemerataan ekonomi di masyarakat agar lebih sejahtera”, tegas Idza.
Apalagi, lanjut Bupati Brebes, pertumbuhan ekonomi di wilayahnya sebesar 5,97% atau di atas rata-rata nasional dan provinsi. “Kita memiliki potensi ekonomi di sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan industri rumahan, yang tersebar di 17 kecamatan”, jelas Idza lagi.
Sedangkan Yuana Sutyowati menyatakan, tujuan dari forum koordinasi ini adalah untuk meningkatkan koordinasi antar berbagai kalangan baik pemerintah maupun masyarakat (Pemerintah Daerah, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, PT. Bank BRI, KPPU, PT Tanihub Indonesia, PT Transmart Indonesia, serta pihak lainnya). “Juga untuk memfasilitasi KUMKM untuk dapat memudahkan akses permodalan, sumber daya manusia, manajeman, penguasaan teknologi informasi, legalitas, pendampingan dan pemasaran produk”, kata Yuana.
Yuana menambahkan, mengapa memilih Brebes, karena wilayah kabupaten ini memiliki sumber daya penghasil khususnya di bidang agrobisnis. “Antara lain, seperti UKM Bawang Merah yang telah mendapatkan penghargaan dari berbagai kalangan pembisnis maupun dunia usaha”, pungkas Yuana. (Nikson/balipost)
