TABANAN, BALIPOST.com – Efek penerimaan siswa yang berlebihan mulai dirasakan SMPN 2 Tabanan. Ketika pelaksanaan ujian nasional yang digelar mulai Selasa (2/5), ruangan yang tersedia tidak mencukupi untuk seluruh siswa. Pihak sekolah pun terpaksa meminjam empat ruangan di SD 6 Delod Peken.
Dari data dinas pendidikan kabupaten Tabanan, peserta ujian nasional di SMPN 2 Tabanan berjumlah 511 siswa. Dari total tersebut pihak sekolah seharusnya menyiapkan 26 ruangan untuk pelaksanaan ujian. Hanya saja sekolah hanya bisa menyiapkan 22 ruangan. Dan sisanya sebanyak empat ruangan dengan 71 peserta ujian ‘mengungsi’ ke gedung SD 6 Delod Peken.
“Inipun siapa cepat dia yang dapat, karena hampir rebutan dengan SMP 3 Tabanan,” beber I Nyoman Sarna, panitia UN sekaligus Wakasek SMPN 2 Tabanan.
Untuk kordinasi peminjaman tempat, dikatakannya sudah dilakukan satu bulan sebelumnya. Mengingat akses lokasi SD terdekat dengan lokasi SMPN 2 Tabanan, dipilihnya lokasi ini sebagai lokasi yang tepat. “Kondisi ini sudah kelima kalinya, karena memang keterbatasan ruang di sekolah. Apalagi penyiapan ruang bagi panitia dan pengawas,” bebernya.
Nyoman Sarna berharap kedepan rencana penerimaan siswa dengan menerapkan zonasi benar benar bisa diterapkan agar bisa mengurangi beban sekolah. Disamping juga untuk pemerataan kualitas pendidikan. Tidak hanya di SMPN 2 Tabanan, kondisi serupa juga terjadi di SMPN 3 Tabanan dan SMPN 1 Kediri, namun untuk dua sekolah ini masih bisa mengatasinya dengan mengusahakan ruangan sehingga tidak sampai meminjam ruangan di luar sekolah.
Ketua Dewan Pendidikan, Wayan Madra Suartana di sela – sela kunjungan monitoring pelaksanaan ujian SMP di SD 6 Delod Peken meminta kedepan penerimaan siswa baru pada sekolah negeri yang melebihi kuota bisa diminimalisir. Karena selain berdampak pada pendidikan siswa, pihak sekolah juga akan kelimpungan seperti saat ini.
Terkait pemerataan pendidikan juga disambut baik Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. Menurutnya, kualitas pendidikan yang baik tidak musti harus numplek di kota, tetapi bagaimana di wilayah pedesaan juga mulai dimaksimalkan. Begitupula sarana prasarana dan kualitas tenaga pengajar. Apalagi penerapan delapan jam mengajar di sekolah tentu akan lebih bisa diterapkan jika sekolah tidak menampung siswa melebihi kuota. “Komitmen ini yang harus dijaga bersama, kalau dilanggar untuk apa membuat aturan,” tegasnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Tabanan I Wayan Adnyana, mengatakan untuk memaksimalkan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru, saat ini tengah dirancang perbup sebagai payung hukum untuk mengatur sistem zonasi tersebut. “Bagi sekolah yang double shift juga akan kita atur agar bisa menampung siswa sesuai kuota yang ada, dan ini bertahap tidak bisa serta merta langsung dipotong begitu saja,” pungkasnya. (puspawati/balipost)
