DENPASAR, BALIPOST.com – Mendapatkan rumah sederhana bersubsidi di Denpasar sudah tidak mungkin. Bahkan rumah murah ini pun sulit didapat di daerah penyangga (Tabanan dan Gianyar). Para pengusaha properti pun meminta pemerintah menaikkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi Rp 200 juta.
“Kita tak akan bisa membangun rumah sederhana bersubsidi dengan harga Rp 141 juta di daerah penyangga. Padahal rumah jenis ini yang sangat diperlukan masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Pande Agus Permana Widura, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Bali, Selasa (2/5).
Dikatakan, tingginya harga tanah di Bali serta keterbatasan lahan saat ini menjadi kendala membangun rumah rakyat bersubsidi. Pihaknya akan segera melobi pihak pusat agar menaikan FLPP.
Di beberapa daerah kenaikan FLPP ini sudah dilakukan. “Kita akan minta pemerintah menaikan FLPP menjadi Rp 200 juta. Sehingga kami bisa menyediakan rumah bersubsidi di daerah penyangga seperti Gianyar dan Tabanan,” sebutnya.
Selama ini program rumah rakyat bersubsidi di Bali baru bisa dilaksanakan di sejumlah wilayah, seperti Singaraja, Negara dan Karangasem. Sekitar 2.000 rumah bersubsidi telah dibangun di beberapa wilayah. “Masyarakat yang paling perlu rumah murah ini ya di daerah penyangga, makanya kami berharap pusat bisa menaikan FLPP tersebut,” imbuhnya.
Ia juga berharap pemerintah daerah mulai memikiran kebijakan mengenai apartemen hunian atau rumah susun. “Kebijakan apartemen hunian sudah harus kita lakukan mengingat lahan di Bali makin sempit sehingga harga rumah bisa terjangkau,” imbunya. (Citta Maya/balipost)
