BANYUWANGI, BALIPOST.com – Nasib tenaga guru honorer di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, memprihatinkan. Gaji yang diterima ternyata jauh di bawah tenaga tukang sapu. Tak terima dengan kondisi itu, seratusan guru honorer mendatangi DPRD Banyuwangi, Selasa (9/5) sore.
Mereka mendesak Dewan memperjuangkan kenaikan gaji, termasuk mendukung pengangkatan menjadi CPNS. Aksi berlangsung damai, sekitar pukul 14.00 WIB. Tak ada orasi. Mereka hanya berkumpul di teras kantor DPRD. Setelah itu, 10 perwakilan diterima Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Joni Subagio dan jajaran lintas Komisi.
Terungkap, gaji yang diterima para guru honorer sangat minim. Rata-rata, mereka hanya mengandalkan insentif dari Pemkab senilai Rp 314.000. Itupun, baru dicairkan tiga bulan sekali. Sedangkan, dana BOS sejak beberapa bulan terakhir tak bisa dicairkan. Sebab, terganjal aturan Permendiknas No.8/2017. Salah satu syaratnya, BOS bisa diterima guru honorer jika ada SK pengangkatan dari Bupati. ” Praktis, pendapatan kami hanya sekitar Rp 350.000 per bulan. Ini tidak cukup untuk pendidikan dan biaya hidup anak kami,” keluh Subhan, Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Banyuwangi.
Padahal, jam kerja guru honorer rata-rata di atas 8 jam. Kondisi ini berbeda jauh dengan tenaga harian lepas (THL) tukang sapu Dinas Kebersihan yang mencapai Rp 1 juta per bulan.
Subhan menambahkan pihaknya mulai tahun 2013 berjuang menjadi CPNS. Namun, tetap buntu. Padahal, rata-rata masa pengabdian para honorer ini lebih dari 12 tahun. Jumlah tenaga honorer di Banyuwangi mencapai 1926 orang. Dari jumlah itu, mayoritas adalah guru, tersebar di seluruh kecamatan di Banyuwangi. Pihaknya meminta DPRD memberikan rekomendasi tertulis agar revisi UU Aparatus Sipil Negara (ASN) segera digulirkan. ” Revisi ASN ini yang menolong kami bisa menjadi CPNS,” pungkas guru SMPN 5 Banyuwangi ini.
Minimnya gaji guru honorer membuat Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Joni Subagio. Sebab, auh di bawah THL tukang sapu. “Ini sangat miris. Guru yang mendidik anak-anak gajinya lebih rendah dari tukang sapu,” kritik politisi PKB ini.
Dia berjanji akan mengawal kenaikan insentif guru honorer minimal sebanding dengan tukang sapu, sekitar Rp 1 juta. Menurutnya, APBD Banyuwangi harus bisa memberikan tambahan pendapatan bagi para guru. Pihaknya juga berjanji akan membuat rekomendasi tertulis ke Presiden, DPR RI dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk nasib para honorer di Banyuwangi.
Hal senada diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi, Kusnan Abadi. Menurutnya, dengan APBD Banyuwangi hingga Rp 3 triliun lebih, seharusnya nasib guru honorer bisa diperjuangkan. “Kita sepakat jika insentif guru honorer bisa naik hingga Rp 500.000. APBD kita mampu, apalagi khusus pendidikan hingga Rp 1,9 triliun,” jelasnya. (budi wiriyanto/balipost)
