DENPASAR, BALIPOST.com – Bali jangan terlalu larut dengan berbagai predikat membanggakan. Identitas Bali sebagai pulau toleran di tengah kebhinekaan hendaknya tetap dikawal dengan melakukan berbagai pendekatan strategis.
Hal mendesak yang harus dipetakan adalah, Bali hendaknya melakukan pembenahan dalam tat kelola kependudukan. Kesenjangan yang menguat akibat kuatnya disvariasi kesejahteraan penduduk pendatang dengan penduduk lokal, termasuk kesenjangan pembangunan atar wilayah sangat rawan menimbulkan gesekan.
Ini bisa menjadi letupan sosial politis yang berimbas pada pewarisan budaya Bali. Untuk itu, lemahnya tata kelola urban atau urban manajemen di Bali harus segera di evaluasi.
Pemerintah di Bali harus bersinergi mengantisipasi persoalan urban manajemen sebelum menimbulkan masalah sosial budaya di tanah Bali. Pandangan itu dilontarkan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Nyoman Dhamantra, Sabtu (3/6).
Ia mengingatkan urban manajemen bagi Bali sangat berpotensi menjadi masalah serius ketika strategi pemetaan dan pengamanan terhadap wilayah tak terbangun secara efektif. Kepedulian penduduk lokal terhadap aliran pendatang yang tak begitu kuat, juga rawan menimbulkan gesekan. “Di tengah menguatnya ancaman radikalisme dan terorisme, Bali harus berbenah. Pemerintahan di Bali harus melakukan evaluasi terhadap kebijakannya dalam mengelola kepedudukan,” sarannya.
Dhamantra menegaskan kesenjangan kehidupan ekonomi yang menguat belakangan ini berpotensi menjadi letupan masalah sosial-politis. Ini tentu akan berimbas pada upaya-upaya menjaga hak-hak tradisional Bali, ketika warga pengusung budaya Bali termarginalkan. “Penduduk lokal Bali cenderung mengalami pelemahan ekonomi yang mengarah pada rapuhnya kemandirian ekonomi. Ini adalah masalah serius bagi Bali ketika kita bicara budaya, tradisi dan hak-hak tradisional. Hilangnya kemandirian ekonomi krama Bali ini cenderung akan memacu antrean transmigrasi,” ujarnya.
Ia mengatakan secara kasat mata, penduduk Bali sekitar 80 persen masih sangat ketergantungan pada sektor pertanian. Sedangkan 20 persen penduduk Bali sudah menyerap limpahan ekonomi sektor pariwisata. “Tingginya jumlah penduduk lokal Bali belum bisa menikmati dampak pariwisata Bali harus segera dicarikan solusinya,” tegasnya.
Ia mengatakan saat ini petani Bali terus tergerus karena lahan mereka terdesak alih fungsi lahan untuk investasi dan pemukiman. “Ini masalah klasik tapi lambat laun akan menjadi masalah serius bagi Bali,” ujarnya.
Ia mengaku telah menyampaikan hal ini secara terbuka dihadapan civitas akademika Universitas Warmadewa. Ia mengingatkan wajib hukumnya bagi pemeraintah di Bali segera bersinergi membenahi urban menajemen agar perbandingan penduduk lokal dan pendatang tetap terjaga.
Perbandingan ini bukan saja dari jumlah tetapi juga terkait perbandingan yang berimbang dari sisi ketahahan ekonomi dan kemandirian ekonomi. Selebihnya Dhamantra mengingatkan bahwa ketika banyak penduduk Bali menjadi peserta transmigrasi –terlebih datang dari kawasan pariwisata– itu adalah indikasi nyata bahwa banyak penduduk Bali menghadapi kendala kemiskinan di tempat kelahirannya.
Ini patut dicatat sebagai dampak ketidakadilan dalam pengelolaan dan penikmatan potensi Bali. ‘’Bagi saya, selaku wakil rakyat dimanapun kesenjangan itu itu ada, disana pula sesungguhnya ketidakadilan itu hadir. Itu artinya, pemimpin Bali ke depan harus berupaya menjaga Bali dari berbagai sektor termasuk di dalamnya dalam hal tata kelola kependudukan. Manajemen urban harus dilakukan secara jelas agar Bali tetap bisa menjadi pulau yang menjaga keharmonisan dalam kebhinekaan,” ujarnya. (Dira Arsana/balipost)
