TABANAN, BALIPOST.com – Layaknya sudah menjadi fenomena tiap tahun, pascalibur Lebaran kerap diiringi lonjakan penduduk pendatang (duktang) yang hendak mengadu nasib di Bali. Begitupula di kabupaten Tabanan yang merupakan wilayah penunjang kota Denpasar dan Kabupaten Badung, juga banyak diincar para pendatang.
Kepala Satpol PP Tabanan, I Wayan Sarba mengaku jajaran tim yustisi Pemkab Tabanan akan menggelar operasi kependudukan satu atau dua minggu pascalibur Lebaran. Langkah ini dilakukan guna menertibkan penduduk pendatang yang datang ke Tabanan.
Rencananya, daerah yang akan disisir adalah tempat kos, kontrakan dan permukiman padat penduduk. Sebab dari data tahun sebelumnya, baik itu tempat kos, kontrakan dan permukiman padat banyak didatangi penduduk baru. “Kita akan meminta identitas penduduk. Bila tidak memiliki, langsung kita sidang tipiring,” tegasnya.
Tidak hanya itu saja, sejumlah titik tempat masuk pendatang seperti terminal juga akan disasar oleh petugas. Dikatakannya, kantong-kantong duktang di kabupaten Tabanan ini sebenarnya menyebar di sejumlah wilayah, namun yang paling banyak berada di dua kecamatan yakni Kediri dan kecamatan Tabanan.
“Tentu sudah menjadi kewajiban setiap orang itu harus berindentitas yang jelas dan akurat. Sehingga mudah dimonitor dan tidak sulit dalam pengurusan administrasi, baik untuk sekolah, mencari kerja, berobat dan yang lainnya. Selain akan lebih mudah dideteksi apabila terjadi sesuatu atau kejadian,” katanya.
Mantan Kabag Humas Pemkab Tabanan ini menambahkan pemerintah daerah tidak alergi dengan penduduk pendatang, hanya saja pihaknya tidak ingin menerima penduduk liar yang tidak melengkapi diri dengan identitas kependudukan. “Kami tidak menghalangi, hanya saja silakan lengkapi identitas diri demi tertib administrasi, apalagi jika dikaitkan dengan keamanan wilayah dan isu terorisme, masalah identitas diri sangat penting,” pungkasnya.
Ia juga menyarankan, akan lebih baik lagi jika penduduk pendatang juga melengkapi diri dengan skill. Jangan hanya datang kepada sebuah daerah tanpa skill yang dikhawatirkan justru akan menjadi beban bagi daerah setempat dan mengancam kemanan, ketertiban di masyarakat. (Puspawati/balipost)
