DENPASAR, BALIPOST.com – PDI Perjuangan secara hitungan politik memiliki peluang untuk menang dalam pertarungan Pilkada Bali 2018. Kekuasaan yang kini dikendalikan kader PDI Perjuangan dan besarnya dukungan rakyat Bali pada Pemilu 2018 memang bisa menjadi modal.
Maka tak salah, sejumlah kader banteng dalam lingkaran ini berasumsi, bahwa siapapun dicalonkan PDI Perjuangan menjadi pemimpin Bali 2018 akan memang. Betulkah? Itu barulah sebatas asumsi. Lalu, sejauh mana asumsi ini bisa menjadi rujukan? Dan bagaimana dampak asumsi ini terhadap demokratisasi pemilihan figur pemimpin Bali di internal PDI Perjaungan tentu tepat harus dipertanyakan.
PDI Perjuangan harus tetap waspada dan sadar bahwa pemilih di Bali adalah manusia cerdas dan heterogen. Pilihan politik bisa saja bergeser jika ada hal-hal hak-hak otonom pemilih di Bali dikebiri. Yang pasti, kini dinamika politik di internal DPD PDI Perjuangan Bali sedang menjadi perhatian publik.
Sebagai partai peraih dukungan tertinggi pemilu 2014 di Bali, PDI Perjuangan secara moral tentu harus menjawab kepercayaan publik dengan elegan. Dalam konteks ini, PDI Perjuangan hendaknya benar-benar bisa menjadi rumah bagi elemen masyarakat Bali, termasuk dalam penjaringan calon Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali 2018-2023.
Dalam konteks penjaringan calon pemimpin Bali ke depan, PDI Perjuangan wajib hukumnya menjabarkan tahapan yang elegan. Penjabaran elegan dalam hal ini tentu harus dinamis dan aspiratif. “Saya pribadi mendukung jika tahapan penjaringan kandidat Gubernur Bali dan wakilnya pada Pilkada 2018 dilakukan secara elegan. PDI Perjuangan harus melakukan tahapan secara aspiratif dan jemput bola,” ujar anggota DPR RI Dapil Bali I Nyoman Dhamantra, Kamis (6/7).
Ia mengingatkan semua kader tentu harus menjabarkan makna demokarsi pada partai yang dijadikan rumah politik. Kader jangan sampai gagal menafsirkan hal ini. “Semua kader harus memberi ruang tampilnya calon pemimpin Bali yang ideal dan layak bagi Bali. Dalam konteks ini kita jangan bicara mau atau tidak mau menjadi pemimpin, melainkan harus tunduk pada mekanisme yang digariskan partai,” sarannya.
Dhamantra mengatakan dinamika politik memang penuh dengan perbedaan. Hal itu jangan dimaknai sebagai bentuk-bentuk penentangan terhadap agenda partai. “Dinamis dan elegan adalah cara terbaik untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif,” tegasnya.
Ia sangat sependapat dengan instruksi DPP PDI Perjuangan agar partai melakukan langkah jemput bola dengan mendatangi kader atau simpatisan ataupun nonpartisipan untuk bisa diajak memikirkan nasib Bali. “Partai harus lebih berdaulat dari sekedar mengamankan keinginan orang per orang untuk menjadi pemimpin. Jika tahapan dilakukan aspiratif semua kader tentu akan menaruh hormat dengan hasil akhir yang diputuskan partai,” tegasnya.
Lalu, bagaimana pandangan Dhamantara terhadap asumsi bahwa siapun dicalonkan PDI Perjuangan dalam Pilkada 2018 akan menang? Ia secara arif menjawab bahwa asumsi semacam ini cenderung menyesatkan. Asumsi ini bisa menjerumuskan PDI Perjaungan ke dalam kehancuran karena menguatnya antipati publik. “Kekuasaan politik bersifat temporer dan itu akan terevaluasi ketika pemilih merasa dikebiri hak-haknya. Mereka tak akan lagi setia. Kekuasaan juga bukan alat untuk mengintimidasi,” tegasnya.
Ia hanya berharap tim penjaringan DPD PDI Perjuangan Bali yang disebut tim Nawa Sanga bekerja elegan dalam konteks memilih calon pemimpin. Tahapannya harus dilewati dengan cara-cara arif untuk meminimalkan potensi konflik. Munculnya nama-nama kader partai yang berpotensi atau pihak nonpartisipan yang dianggap mampu dan layak dipertimbangan sebagai calon pemimpin Bali tetap harus difasilitasi. “Jangan terjebak pada situasi yang akhirnya akan membuat keharmonisan internal partai terkoreksi. Ingat pemilih di Bali memiliki mandat otonom untuk menentukan pemimpinnya ke depan,” sarannya. (Dira Arsana/balipost)
