JAKARTA, BALIPOST.com – Gerakan masyarakat menolak Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPR RI menggelar aksi di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/7). Dalam aksinya pengunjuk rasa meminta agar sebagian dari pimpinan dan fraksi DPR yang tidak mendukung pembentukan Pansus Angket KPK gigih berjuang untuk menghentikan proses angket terhadap KPK.
Aksi massa yang mengusung tema “Tolak Intervensi, Berantas Korupsi !” itu diikuti Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), BEM UI, BEM ITB, BEM IPB, Gerakan Korupsi Lintas Perguruan Tinggi, Gerakan Patriot Garuda Nusantara, Forum Seniman Jakarta dan berbagai elemen lain. Pengunjuk rasa juga mendesak Presiden Joko Widodo mengambil sikap tegas terkait upaya pelemahan pemberantasan korupsi dan memimpin terdepan dalam agenda penegakan hukum pemberantasan korupsi.
“Kami menolak semua upaya pelemahan pemberantasan korupsi, tidak terbatas hanya pada Hak Angket dan revisi UU KPK saja,” kata Ketua Umum ILUNI UI Arief Budhy Hardono dalam orasinya.
Arief mengatakan pihaknya juga tegas menolak intervensi proses penegakan hukum KPK atas proyek senilai Rp 6 triliun yang merugikan mencapai Rp 2,3 triliun itu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ILUNI UI Andre Rahadian juga bersuara keras. Dia menantang Ketua Pansus dan anggota Pansus hadir untuk berdebat secara terbuka dalam mimbar bebas tersebut.
Koordinator gerakan antikorupsi lintas perguruan tinggi Rudi Johanes dalam orasinya menuntut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon untuk menemui massa di luar. Rudi menuding Fahri dan Fadli yang bersemangat dalam pembentukan Pansus KPK dianggap berupaya melindungi Ketua DPR RI Setya Novanto diduga terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.
“Ini kan sudah bukan rahasia umum, dua orang ini bertahan mati-matian hak angket diupayakan, paling anti KPK dia berdua. Ini orang ‘Herder’nya Setya Novanto,” sindir Rudi.
Bahkan salah seorang orator mengancam akan melempar anggota DPR ke dalam gerobak sampah seperti yang dialami anggota parlemen Ukraina pada 2014 silam. “Turunkan gerobak sampah itu, kalau misalnya ada anggota DPR yang keluar, kita taruh di sini (gerobak sampah),” kata salah seorang orator menunjuk satu buah gerobak khusus didatangkan untuk anggota DPR.
Teriakan pengunjuk rasa pun didengar di dalam gedung. Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa, Wakil Ketua Pansus Risa Mariska beserta sejumlah anggota Pansus antara lain Mukhamad Misbakun, Junimart Girsang, Masinton Pasaribu, dan anggota Pansus lainnya, menerima perwakilan pengunjuk rasa.
Ketua Pansus Angket Agun Gunandjar Sudarsa yang juga diduga terlibat menerima aliran dana proyek e-KTP mengklarifikasi tentang ketidakhadiran dirinya memenuhi panggilan KPK pada Kamis (6/7) sebagai upaya menghindar proses penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap dirinya. “Saya tidak menghindar,” tegas Agun.
Agun mengaku dirinya sudah dua kali hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Begitu pula saat menjadi saksi di pengadilan. “Selalu datang tidak pernah terlambat,” kata politisi dari Partai Golkar itu.
Soal ketidakhadiran pada panggilan terakhir, Agun menjelaskan kebetulan pada 6 Juli, Pansus Angket KPK sudah memutuskan bahwa Agun selaku pimpinan pansus memimpin kunjungan ke lembaga pemasyarakatan Sukamiskin, di Bandung, Jawa Barat. Ia juga sudah meminta KPK menjadwalkan pemeriksaan ulang. (Hardianto/balipost)
