DENPASAR, BALIPOST.com – Mekanisme penjaringan bakal calon kepala daerah oleh PDIP yang dikeluarkan DPP PDIP, sejatinya sudah dikeluarkan per April 2017 lalu melalui sebuah instruksi. Dalam instruksi bernomor 2706/IN/DPP/IV/2017 yang ditujukan kepada DPD dan DPC PDIP yang menyelenggarakan pilkada serentak 2018, diharapkan melakukan penjaringan melalui beberapa mekanisme.
Salah satunya, jemput bola. Sayangnya, mekanisme ini tidak dilakukan dengan baik oleh jajaran DPD, termasuk juga di Bali.
Kondisi ini disayangkan Dewan Pertimbangan DPD PDIP Bali A.A. Ngurah Oka Ratmadi (Cok Rat), Minggu (9/7). Penglingsir Puri Satria ini menyatakan instruksi DPP tidak dilaksanakan secara penuh oleh pengurus partai dalam menjaring calon kepala daerah. “Sejauh mana pengurus melaksanakan instruksi DPP. Sampai saat ini agaknya, sengaja atau tidak, tidak ada dijalankan,” ujarnya.
Cok Rat mengatakan, intsruksi DPP intinya meminta DPD maupun DPC agar melakukan penjaringan dengan sistem jemput bola. DPP sudah mengerti dengan kondisi di masing-masing daerah, sehingga disarakan jemput bola. “Siapa pun berhak dijemput, tokoh dijemput, tanyakan, apa mau dicalonkan. Saya sesalkan ini, mekanisme ini tidak dijalankan,” katanya.
Dikatakan, seharusnya, pengurus partai mendatangi tokoh-tokoh yang memiliki massa kuat, nasionalis, sejalan dengan visi misi partai. Di Bali jelas, orang Bali mempertahankan budayanya, menjaga kearifan lokalnya. Ini sudah sikap yang sesuai dengan visi dan misi PDI-P. Namun, ini tidak dijalankan.
Selain itu, Cok Rat juga meminta kepada DPD maupun DPP agar nama-nama yang telah masuk dalam penjaringan dilakukan survei. Karena DPP sudah merekomendasikan sedikitnya 13 lembaga survei yang bisa digunakan.
Cok Rat juga meminta agar pengurus partai jangan ada yang mencoret-coret nama yang sudah masuk. Semua harus dibawa ke pusat. “Terhadap mekanisme yang tidak dijalankan, ini merupakan catatan saya kepada pengurus partai,” ujarnya. (Asmara Putera/balipost)
