DENPASAR, BALIPOST.com – Penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali sudah digelar partai besar, seperti Golkar dan PDIP. Hal ini diapresiasi Wakil Ketua Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Bali, Brigjen Pol. (Purn) Dewa Bagus Made Suharya.
Namun, ia mengingatkan dalam pesta demokrasi pemilihan Gubernur Bali 2018 mendatang, rakyat Bali memiliki hak otonomi untuk menentukan pilihannya. Rakyat Bali jangan sampai terjebak kepentingan-kepentingan politis temporer. “Saya yakin rakyat Bali tahu siapa yang layak dan pantas menjadi Gubernur Bali 2018-2023 mendatang. Semua calon memiliki ruang dan peluang yang sama. Sekarang tinggal sejuah mana mereka diterima rakyat Bali sebagai pemegang hak pilih,” tegasnya.
Ia menilai peluang tampil menjadi calon Gubernur Bali belum tertutup. Diutarakan , jalur independen dan pintu masuk di sejumlah parpol masih terbuka lebar. Jalan menuju Bali 1 dari jalur independen itu, sedang dilakukan Suharya.
Putra Bali ini mengaku siap maju dalam perebutan Bali satu dengan tetap memperhatikan peluang yang ada. “Saya sudah membulatkan tekad maju dalam Pilkada Bali. Sampai saat ini saya masih menunggu juknis dari KPU tentang pencalonan dari jalur independen,” jelasnya, Selasa (11/7).
DBM Suharya mengaku tinggal merapatkan barisan dengan calon wakilnya. ‘’Saya telah melakukan langkah panjang untuk memeprsiapkan diri. Deklarasi pencalonan paling lambat akan saya lakukan September mendatang,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah politik dalam penjaringan Pilgub yang dilakukan Partai Golkar dan PDIP. Menurutnya otonomi politik dalam hal ini harus dihormati. “Peluang di jalur partai politik memang masih terbuka. Saya masih melihat celah itu. Namun, sampai ini saya pastikan akan mengakomodasi suara rakyat Bali dari jalur independen,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar Bali dikawal dan dijaga oleh semua komponen. Bali tentu tak bisa dipercayakan pengelolaannya hanya kepada orang per orang tanpa konsep dan strategi yang jelas. Ke depan, menjaga Bali dan membangun Bali harus dilakukan secara bersinergi melibatkan generasi yang cerdas dan tetap memiliki karakter budaya yang adilihung. “Sinergi dan menumbuhkan kembali budaya gotong royong merupakan salah satu kekuatan untuk melahirkan kekuatan menjaga Bali. Untuk itulah pemimpin juga harus tahu realitas dan kondisi warganya,” ujar mantan Direskrim Polda Bali ini.
Sosok yang mengaku sudah menjelajahi 562 desa untuk kepentingan simakrama dengan masyarakat Bali ini mengatakan, tanpa kecerdasan dan tanggap teknologi akan sangat sulit bagi generasi Bali menjaga Bali. Kecerdasan ini juga harus ditopang oleh mentalitas positif, termasuk tetap mengadaptasi kearifan budaya lokal. “Cerdas dan berbudaya adiluhung harus menjadi identitas generasi Bali ke depan. Pemimpin Bali harus terobsesi untuk mewujudkan hal tersebut,” tegas Ketua Ikatan Pencak Silat (IPSI) Bali ini.
DBM Suharya yang meraih pangkat jenderal bintang satu saat bertugas di Sarpras Polri sebagai Karo Perbekalan Umum ini mengatakan, selain membentengi generasi muda, pengelolaan Bali ke depan juga harus berbasis pada pemeliharaan alam, budaya dan tradisinya. Budaya Bali yang tak bisa lepas dari sektor pertanian harus dikelola dengan pendekatan yang lebih jelas. “Pertanian Bali harus tetap diproteksi. Selain menjadi kekuatan dalam menjaga cadangan pangan, pertanian Bali juga merupakan sumber peradaban Bali. Ini harus tetap kita jaga,” ujarnya. (Dira Arsana/balipost)
