SEMARAPURA, BALIPOST.com – Ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kabupaten Klungkung mendapat bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Pencairannya berlangsung di Balai Budaya Klungkung, Selasa (11/7), yang diawali Kecamatan Klungkung. Program nasional ini sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan yang masih menjadi persoalan daerah. Dibalik sisi positifnya, program ini belum didukung jumlah petugas pendamping yang memadai.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Klungkung, IB Anom Adnyana menjelaskan sesuai data yang dikantongi, penerima program itu mencapai 3.390 KPM. Rinciannya, Kecamatan Klungkung 681 KPM dengan total dana Rp 340.500.000, Banjarangkan 468 KPM dengan total dana Rp 234.000.000, Dawan 458 KPM dengan dana Rp 229.000.000, dan Nusa Penida 1.783 KPM dengan total dana Rp 891.500.000. Besaran manfaat yang diterima per KPM dengan komponen pendidikan dan kesehatan (reguler) mencapai Rp 1.890.000 dan untuk komponen lansia/disabilitas (non reguler) Rp 2 juta per tahun. Itu disalurkan 4 kali melalui perbankan. “Untul pembagian kartunya, diawali Kecamatan Klungkung dan berlanjut ke yang lain,” jelasnya.
Program yang langsung dari pemerintah pusat ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan keluarga sangat miskin, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak keluarga miskin dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Guna mengetahui program berjalan baik, pemantauan harus dilakukan secara rutin oleh petugas pendamping. Namun, itu diakui masih menjadi kendala lantaran jumlahnya tergolong minim, yakni hanya 17 orang. Rinciannya, sebagai koordinator 1 orang, operator 1 orang, pendamping di Kecamatan Nusa Penida 8 orang, Banjarangkan 2 orang, Klungkung 3 orang dan Dawan 2 orang. “Dengan kondisi geografis seperti sekarang, jumlah pendamping masih tergolong sedikit. Itu yang masih jadi kendala,” katanya.
Menyikapi hal itu, pengusulan penambahan ke pusat sudah dilakukan. Menurut analisanya, petugas yang diperlukan sekitar 50 orang. “Ini akan kami usulkan ke pusat,” imbuhnya.
Koordinator PKH Klungkung, Nengah Suriatna mengatakan dari jumlah petugas itu ditentukan langsung oleh Kementerian Sosial. Pemdampingan masyarakat kisaran 200 hingga 250 KPM untuk setiap pendamping inilai sudah bisa berjalan normal. Namun, jika melihay kondisi kecamatan Nusa Penida yang cukup menantang, petugas sering kuwalahan. “Kalau di Nusa Penida, cukup dibuat kuwalahan. Apalagi sekarang ada satu pendamping yang berhenti. Itu cukup mempengaruhi,” tandasnya. (sosiawan/balipost)
