DENPASAR, BALIPOST.com – Program sejuta rumah Presiden Jokowi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mulai dicatut developer tidak bertanggung jawab. Dengan iming-iming harga murah dan menyebut Rumah Jokowi, developer tersebut ingin memperdaya konsumen.
Terkait kejadian itu, DPD REI Bali telah mendapat pengaduan dari konsumen dan terjadi di wilayah Kampial, Nusa Dua, Tabanan dan Gianyar. Ketua DPD REI Bali Pande Agus Permana Widura, didampingi Sekjen Wayan Suananta Wijaya, Rabu (12/7) mengatakan, untuk merealisasikan program ini, REI menjadi garda terdepan menyukseskan pembangunan 1 juta rumah untuk MBR di seluruh Indonesia.
Sampai saat ini, REI Bali menjadi penyalur terbesar dibandingkan provinsi lainnya. “Program ini banyak sekali peminatnya karena harganya Rp 141.700.000. Bukan saja masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, developer juga banyak ikut menyedikan perumahan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) ini,” ujarnya.
Ironisnya ada beberapa developer nakal memanfaatkan atau mendopleng program ini untuk mendapatkan uang konsumen dengan lokasi dan uang muka tidak sesuai standar rumah subsidi. “Misalnya banyak iklan rumah menawarkan harga Rp 141 juta dan uang muka Rp 60 juta, lokasinya di Kampial, Nusa Dua. Yang pasti itu bukan produk anggota REI Bali,” kata Owner PT Gema Indah Abadi ini.
Menurutnya, tawaran itu sangat tidak masuk akal. Harga tanah di Kampial rata-rata Rp 500 juta per are. Sedangkan syarat rumah subsidi dari pemerintah uang muka 5 persen dari harga rumah Rp 141.700.000. “Kalau uang muka 5 persen berkisar Rp 7 jutaan. Sedangkan yang mengaku perumahan Jokowi itu DP-nya Rp 60 juta. Sebenarnya itu strateginya saja untuk memperdaya konsumen. Padahal konsumen sekarang minatnya tinggi untuk punya rumah. Kalau sampai ditipu seperti ini kan kasihan?” kata I Ketut Sony Sasana, pengurus DPD REI Bali Bidang Perumahan Rumah Sederhana Tapak (RST).
Sony Sasana menegaskan, tahun ini REI Bali ditargetkan membangun 3.500 rumah subsidi dan sudah terealisaai 50 persen. Wilayah yang bisa bangun rumah itu yakni di Buleleng, Negara, Tabanan barat dan Karangasem. “Jangan terpedaya dengan iklan seperti itu. Kami imbau kepada konsumen lebih hati-hati. Kalau konsumen disuruh bayar uang muka di atas 5 persen, itu bukan rumah susbudi. Saat ini masyarakat harus cerdas,” ujarnya, didampingi Wakil Ketua Bidang Perumahan dan Propertiy Comersial, I Made Sukarmayasa.
Supaya tidak terjebak, masyarakat sebelum bayar uang muka harus mengecek dulu profil dan legaligas developer, legalitas obyek tanahnya, izin prinsip pengembangan lahan, cek harganya, proses dan syarat KPR itu sendiri.
Jika masyarakat mengetahui ada developer seperti itu, diharapkan segera menginformasikannya ke REI Bali dan instansi terkait. Ia berharap jangan sampai ada korban karena akan merusak citra properti di Bali. (Kerta Negara/balipost)
