DENPASAR, BALIPOST.com – Rapat terkait hasil verifikasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali yang diusung PDIP berlangsung tertutup di Kantor DPD PDIP Bali, Jumat (14/7) sore. Rapat yang berlangsung selama kurang lebih satu jam itu membahas pula penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada Gianyar dan Klungkung.
Hadir dalam rapat, pengurus DPD PDIP Bali, Tim Penjaringan Nawa Sanga, DPC kabupaten/kota se-Bali, serta Dewan Pertimbangan Daerah PDIP Bali. Informasi di lapangan, Ketua Tim Nawa Sanga I Wayan Sutena menyerahkan laporan penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bali pada Pilkada Serentak tahun 2018 dari PDIP kepada Ketua DPD PDIP Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster.
Penyerahan laporan disaksikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Daerah PDIP Bali, A.A. Ngurah Oka Ratmadi dan Sekretaris Dewan Pertimbangan Daerah PDIP Bali, Nyoman Adi Wiryatama. “Rapat secara bulat memutuskan menerima seluruh hasil penjaringan yang dilakukan tim. Kedua, meneruskan semua nama bakal calon ke DPP PDIP sesuai kewenangannya untuk memproses lebih lanjut dan khususnya sesuai kewenangan Ibu Ketua Umum DPP PDIP,” ujar Ketua DPD PDIP Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster usai rapat.
Koster menambahkan, ada 3 nama bakal calon gubernur yakni dirinya sendiri yang didaftarkan oleh 9 DPC se-Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti yang didaftarkan DPC PDI-P atas aspirasi 8 PAC di Tabanan meski tanpa berita acara rapat DPC, serta I.B. Rai Dharmawijaya Mantra dari non kader. Bakal calon wakil gubernur juga ada 3 yakni Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) dari non kader, serta kader PDIP I Gusti Agung Rai Wirajaya dan Putu Agus Suradnyana.
“Keputusan yang ketiga adalah memberi pertimbangan kepada DPP agar DPP dan Ibu Ketua Umum PDIP segera memproses usulan dari DPD PDIP Bali ini untuk memutuskan dan menetapkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur,” imbuhnya.
Menurut Koster, semakin cepat rekomendasi turun maka konsolidasi partai dan sosialisasi juga lebih cepat bisa dilakukan. Termasuk bisa segera melakukan persiapan untuk mengambil langkah-langkah pemenangan menghadapi Pilgub Bali 27 Juni 2018. Selain soal Pilgub, pihaknya juga menerima laporan mengenai penjaringan untuk Pilkada Gianyar dan Klungkung.
Untuk Pilkada Gianyar, nama yang disetor ke DPP adalah I Made Mahayastra-A.A. Mayun sebagai pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, serta bakal calon bupati Nyoman Parta. Sementara untuk Pilkada Klungkung, bakal calon bupati terdiri dari Tjokorda Gde Agung dan Sang Nyoman Putrayasa. Sedangkan bakal calon wakil bupati, ada nama Wayan Sutena, Wayan Misna, A.A. Anom, Wayan Sugati, Nengah Arianta. Semua nama bakal calon sesuai hasil penjaringan itu akan dikirim pada 17 Juli mendatang.
“Tentu DPP nanti akan melakukan kajian, pemetaan dan survey untuk memutuskan siapa yang akan diusung oleh partai baik untuk Pilgub Bali dan Pilbup di Gianyar dan Klungkung, sehingga kami akan menunggu keputusan dari DPP,” jelasnya seraya berharap rekomendasi dari DPP sudah bisa terbit sebelum Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2017.
Sebagai salah satu bakal calon gubernur, Koster tidak mau berbicara mengenai peluangnya untuk mendapatkan rekomendasi. Anggota DPR RI ini mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada DPP khususnya Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.
“Saya tidak dalam posisi untuk menyatakan siapa yang akan mendapat rekomendasi itu. Jadi prosesnya begini, ya kita teruskan. Kita kan tidak tahu DPP arahnya seperti apa,” tandasnya.
Diwawancara terpisah, Sekretaris Dewan Pertimbangan Daerah PDIP Bali, Nyoman Adi Wiryatama mengatakan rapat telah mencapai mufakatnya. Sudah tidak ada masalah lagi mengenai peraturan dan instruksi partai tentang penjaringan bakal calon. Bagaimanapun juga, penentu rekomendasi tetap berada di tangan DPP PDIP.
“Sudah kita terima dengan baik. Mekanismenya sudah berjalan, jadi semua aspirasi baik melalui penjaringan, melalui rapat DPC, aspirasi PAC semua kita kirim untuk calon gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati. Kita kirim seutuhnya. Jadi penentuannya nanti di DPP. Kita mufakat rapat tadi,” jelas Ketua DPRD Bali ini. (Rindra Devita/balipost)
