TABANAN, BALIPOST.com – Dana bantuan sosial yang tidak terencana senilai Rp 1,5 miliar yang bersumber dari APBD induk 2017 untuk penanganan pasca bencana, hingga Juni 2017 sudah habis terealisasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tabanan pun kembali mengusulkan anggaran tersebut pada perubahan sekitar Rp 170 juta.
“Seharusnya dengan nominal tersebut bisa mengcover sampai bulan Desember 2017 mendatang, namun karena banyaknya bencana yang terjadi di tahun 2016 dan sebagian di awal tahun 2017, dana bantuan sosial tersebut sudah habis per bulan Juni kemarin,” beber Kepala BPBD Tabanan I Gusti Ngurah Made Sucita, Jumat (14/7).
Dikatakannya untuk penanganan pasca bencana terbanyak dialokasikan untuk bencana banjir bandang yang terjadi di kecamatan Baturiti jelang akhir tahun 2016 silam. Ditambah dengan sejumlah bencana yang terjadi di awal tahun 2017.
“Anggaran tersebut sudah habis terealisasi untuk mengcover penanganan bencana yang terjadi di tahun 2016 dan sebagian di tahun 2017, terbesar bencana akibat banjir bandang di Baturiti,” jelasnya.
Seperti diketahui, untuk penanganan pasca bencana di kabupaten Tabanan diusulkan sebesar Rp 1,5 miliar. Anggaran tersebut untuk perbaikan infrastruktur fasiltas umum pribadi seperti rumah warga, termasuk jalan desa dan jalan subak serta pura.
Pemberian bantuan ini juga berpedoman pada standarisasi nilai kerusakan yang diatur dalam Perbup nomor 13 tahun 2014. Dalam perbup tersebut diatur standarisasi pemberian hibah bansos tidak terncana dari kategori ringan, sedang dan berat.
Untuk fasilitas umum masyarakat/pribadi, seperti rumah misalnya untuk kategori ringan akan diberikan bantuan mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 10 juta. Sedangkan kategori rusak ringan diberikan mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 15 juta, dan kategori rusak berat maksimum Rp 25 juta. “Fasilitas umum misalnya Pura dan jalan maksimum kita berikan Rp 100 juta,” jelasnya,
Terkait intensitas curah hujan yang cukup tinggi belakangan ini, Sucita menekankan agar masyarakat yang tinggal di daerah tinggi untuk lebih waspada. Salah satunya kewaspadaan terhadap munculnya bencana longsor.
Meski hampir seluruh wilayah kecamatan di kabupaten Tabanan memiliki potensi rawan bencana, bagi Sucita, atensi khusus bisa saja terjadi di kecamatan Pupuan, Baturiri dan Selemadeg raya. “Hampir merata tingkat rawan bencana di Tabanan, kami hanya mengharapkan agar masyarakat bisa terus membangun kesiapsiagaan. Apalagi dari hasil penelitian keselamatan diri terkait kesiapsiagaan hanya sekitar 39 persen, artinya masih sangat kurang. Karena masyarakat akan selamat dari bencana jika mereka telah memiliki kesiapsiagaan yang tinggi,” ujarnya. (Puspawati/balipost)
