JAKARTA, BALIPOST.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan kekesalannya terhadap partai politik pendukung pemerintah namun kenyataannya tidak mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tjahjo mempertanyakan etika koalisi yang dibangun terhadap parpol koalisi ‘mbalelo’ tersebut.
“Enteng dan ringan saja meninggalkan etika koalisi, dan lari sendiri di tengah jalan. Inikah etika berkoalisi?” kata Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (14/7).
Penegasan Tjahjo menyusul pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang justru mempertanyakan langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Menurut Zulkifli, Perppu baru bisa keluar, apabila negara dalam keadaan yang genting dan memaksa. Sehingga hal tersebut dinilai tidak tepat.
Jauh sebelumnya, PAN juga berbeda sikap dengan partai pendukung pemerintah yang tidak mendukung Basuki Tjahaja Purnama, tetapi PAN memilih mendukung calon yang diusung Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono dalam pilkada DKI. PAN juga banyak berbeda pandangan dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu, terutama sikap PAN yang tidak mendukung pemerintah yang ngotot meloloskan pasal terkait ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold) perolehan sebesar 20 persen dari suara sah.
Bagi Tjahjo, secara etika kebijakan pemerintah termasuk penerbitan Perppu seharusnya didukung oleh partai koalisi pendukung pemerintah. Apalagi, apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara.
Oleh karena itu, Tjahjo menilai etika politik koalisi yang ada saat ini makin tidak jelas karena akibat kepentingan jangka pendek. Bukan hanya itu, partai koalisi juga diminta agar tetap konsisten pada sikapnya yang mendukung keinginan pemerintah saat ini. “Tidak elok, berkoalisi tetapi menikam dari belakang,” sindirnya.
Sekretaris Fraksi PAN di DPR, Yandri Susanto mengatakan partainya menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo terkait ancaman kader PDIP yang meminta agar mencopot menteri dari PAN. “Terserah Pak Jokowi mau keluarkan menteri PAN, itu hak Pak Jokowi. Mau mengeluarkan PAN dari koalisi itu hak Pak Jokowi,” kata Yandri.
Sampai saat ini, menurut Yandri, PAN masih merasa tetap menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Kita tetap di pemerintahan sampai saat ini,” kata Yandri yang juga Ketua DPP PAN.
Terkait persoalan ini, Yandri mengaku partainya belum melakukan rapat internal. “Kalau di internal PAN ada mekanisme (membahas posisi kabinet, red), kita bukan orang per orang, tapi kolektif kolegial, dan hari ini belum kita bahas itu mau keluar apa nggak,” kata dia.
Menurut Yandri perbedaan sikap bukan menjadi alasan yang krusial karena selama ini partainya tetap mendukung program strategis pemerintah. “Itu kan subyektif. Kalau mau jadi parameter evaluasi PAN keluar koalisi, itu tidak relevan, tapi karena PAN sifatnya pasif, terserah mau apa enggak, ya terserah, santai-santai saja, PAN nggak ada beban,” kata anggota Komisi II DPR ini. (Hardianto/balipost)
