DENPASAR, BALIPOST.com – Dampak adanya saber pungli di dunia pendidikan yang melarang adanya pungutan, berdampak pada pengadaan seragam sekolah. Sejumlah sekolah negeri tidak berani melakukan pengadaan seragam seperti tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi perhatian jajaran DPRD Denpasar.
Ketua Komisi IV DPRD Denpasar I Gede Semara yang ditemui di kantornya, Rabu (26/7) mengungkapkan banyak sekolah yang tidak berani menyediakan seragam sekolah. Karena itu, siswanya masih menggunakan seragam asal sekolah mereka. Seperti yang terjadi beberapa sekolah tingkat pertama (SMP) di Denpasar.
Gede Semara meminta pihak sekolah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengadaan seragam. Karena bila diserahkan kepada siswa, dipastikan akan sulit. Mengingat, tidak ada toko yang menjual seragam yang ada nama sekolahnya. “Harus ada kebijakan dalam pengadaan seragam sekolah. Paling tidak, bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga,” katanya.
Politisi Demokrat ini mengatakan, harus dipahami keperluan siswa terutama untuk seragam. Misalnya saja, pakaian olah raga dipastikan setiap sekolah berbeda. Karena ada identitas setiap sekolah. Bila pakaian seperti itu tidak ada yang menjual di toko. “Ini yang perlu dipahami semua pihak dan ini bisa dikerjasakan dengan pihak ketiga,” katanya.
Hal yang sama diungkapkan anggota dewan dari Fraksi Golkar, A.A.Gede Mahendra. Pihaknya meminta agar sekolah tetap berani mengambil keputusan dalam hal pengadaan seragam. Karena itu bersifat khusus, seperti seragam olahraga yang tidak mungkin dijual bebas.
Di sisi lain, Ketua Komite SMAN 8 Denpasar A.A.Ngurah Gede Widiada menyatakan pihaknya memberikan pihak ketiga untuk pengadaan seragam. Karena itu, siswa sudah mendapatkan seragam. Mereka tidak perlu repot untuk mencari seragam baru. (asmara/balipost)
