BANGLI, BALIPOST.com – Pemkab Bangli didesak untuk segera menuntaskan relokasi puluhan warga yang menjadi korban bencana alam di Dusun Bantas Desa Songan dan Dusun Toya Mampeh Desa Batur Kintamani, Bangli. Pemkab diminta untuk lebih proaktif melakukan jemput bola ke pusat agar keputusan Menteri Kehutanan terkait pembebasan lahan hutan di Desa Songan yang selama ini menjadi kendala relokasi bisa segera dituntaskan.
“Harapan kita pemerintah tidak sekedar menunggu saja. Tapi melakukan jemput bola ke pusat. Harus disampaikan dan dijelaskan kembali ke pusat kondisi riil di Bangli seperti apa. Jangan sampai kita menunggu, sementara pemerintah pusat ternyata juga menunggu,” kata Wakil Ketua DPRD Bangli Nyoman Basma, Rabu (26/7).
Basma mengaku selama ini piihaknya sangat prihatin melihat kondisi para warga di Banjar Bantas Desa Songan dan Banjar Toya Mampeh Desa Batur yang terdampak bencana. Pasalnya, saat cuaca buruk, mereka yang saat ini masih tinggal di daerah rawan bencana, terpaksa meninggalkan rumah untuk mengungsi karena khawatir terjadi bencana untuk keduakalinya. “Kasihan masyarakat di saat harus memikirkan kehidupan sehari-hari, memikirkan anak. Belum lagi secara psikologis mereka ada ketakutan terjadi bencana,” terangnya.
Pihaknya juga sangat berharap Pemkab bisa menjelaskan ke masyarakat, terkait perkembangan rencana relokasi saat ini. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat bisa mendapat kepastian terhadap nasib hidup mereka. “Pemerintah juga harus menjelaskan ke masyarakat. Kapan relokasi dilaksanakan, perkembangan di pusat sejauh ini sudah sampai mana, harus dijelaskan. Selama ini banyak sekali masyarakat yang bertanya-tanya. Kapan mereka direlokasi. Mereka sampai bilang kemana lagi harus mengadu,” ujarnya.
Selain mendesak relokasi, Wakil rakyat asal Desa Suter, Kintamani ini juga meminta pemerintah untuk terus memantau kondisi para korban bencana terutama menyangkut soal pemenuhan makanan. Jangan sampai ada korban bencana yang lahan pertanian dan rumahnya rusak terkena bencana, kekurangan makanan. “ Kita harapkan Dinas Sosial rutin mengeceknya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangli Ida Bagus Giri Putra saat dikonfirmasi belum lama ini mengatakan bahwa pihaknya masih belum bisa merelokasi warga yang menjadi korban bencana alam ke zona aman karena masih menunggu keputusan dari Menteri Kehutanan terkait pembebasan lahan yang akan dipakai untuk merelokasi.
Giri Putra mengatakan agar rencana relokasi bisa segera dilaksanakan, pihaknya akan berupaya menjeput kembali keputusan itu. Sembari menunggu keputusan dari Menteri Kehutanan, pihaknya berencana akan melakukan pengukuran sekaligus pematokan pada lahan hutan yang akan dijadikan sebagai tempat relokasi korban bencana di Banjar Bantas.
Pengukuran dan pematokan lahan akan disesuaikan dengan titik ordinat yang telah ditetapkan pihak kehutanan dan dilakukan pihaknya dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Terkait rencana tersebut, Giri Putra pun mengaku sudah melakukan rapat bersama beberapa pihak yakni KPH Bali Timur, BPN, TNI/Polri, BPBD dan Bapeda pada Kamis siang lalu. Dengan upaya itu, pihaknya berharap Menteri Kehutanan bisa segera mengeluarkan keputusan pembebasan lahan hutan. Atau paling tidak, Menteri Kehutanan diharapkan bisa segera mengeluarkan surat pernyataan sehingga dapat dipakai untuk melengkapi syarat dalam mengajukan permohonan dana siap pakai (DSP) ke BNPB.
Giri Putra juga mengatakan bahwa upaya pematokan lahan ini dilakukannya sekaligus untuk mengobati keragu-raguan para korban bencana yang selama ini terus mempertanyakan rencana perelokasian. (dayu rina/balipost)
