SEMARAPURA, BALIPOST.com – Sejumlah pelayanan publik di Kabupaten Klungkung terindikasi diwarnai aksi pungutan liar (pungli). Hanya, untuk membuktikan itu, tim Satuan Tugas Saber Pungli belum mengantongi cukup bukti. Guna menguak hal ini, masyarakat pun diharapkan bisa memberikan informasi.
Ketua Pelaksana Tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Klungkung, Kompol. Nengah Sadiarta saat ditemui usai menggelar rapat bulanan, Kamis (27/7) menjelaskan potensi besar terjadinya tindakan pungli berada di tempat layanan publik, seperti Seperti kantor perizinan, parkiran, di pasar, dan juga di sekolah-sekolah. Hal ini pun sudah ditelusuri Tim Pokja Intelijen. Hanya belum menemukan bukti yang cukup. “Sejak awal dibentuk, tim ini sudah bergerak. Untuk sementara kami belum menemukan bukti yang cukup,” jelasnya.
Guna mengantisipasi aksi itu, tim besutannya ini lebih berfokus pada kegiatan pencegahan dengan memberikan sosialisasi kepada pecalang, anggota polisi dan pengemban fungsi layanan publik. “Upaya pencegahan sudah berjalan,” ungkap perwira yang juga sebagai Wakapolres Klungkung ini.
Sejak awal terbentuk, tim ini sudah berhasil mengungkap dua kasus. Sementara khusus untuk laporan dari masyarakat, masih nihil. Hal tersebut disebabkan karena belum maksimalnya sosialisasi maupun memang adanya keengganan. “Selama ini poskonya di polres. Nomor telepon yang kami berikan kepada masyarakat itu juga Polres. Mungkin masyarakat takut memberikan informasi,” katanya.
Menyikapi itu, berdasarkan hasil rapat, posko tersebut akan dipindah ke kantor Inspektorat Kabupaten Klungkung. Selain itu, Tim juga akan gencar melakukan sosialisasi serta membuat banner dan spanduk di jalan-jalan. “Kami berharap masyarakat berani memberikan informasi,” tandasnya. (sosiawan/balipost)
