DENPASAR, BALIPOST.com – Rencana peluncuran bus sekolah oleh Pemkot Denpasar pada tahun ajaran 2017 ini, belum terealisasi. Dinas Perhubungan yang menangani program ini masih menunggu pengadaan atau pembelian kendaraan. “Kami masih menunggu pengadaan kendaraannya,” ujar Kepala UPT Transportasi Darat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Denpasar, Dewa Ketut Adi Pradnyana, Minggu (30/7).
Adi Pradnyana mengatakan persiapan di daerah sudah rampung, mulai dari sosialisasi ke sekolah-sekolah, hingga penetapan rute. “Saat ini kami menunggu pembelian kendaraan atau tayang e-katalog. Berdasarkan informasi sudah ada beberapa karoseri yang tayang. Mudah-mudahan dalam sepekan ini sudah bisa ditetapkan jenis armadanya,” ujar Adi Pradnyana, didampingi Plt. Kasubag TU, UPT Transportasi Darat, I Putu Budi Ari Wibawa.
Ketika ditanya kapan peluncuran bus sekolah bisa dilaksanakan, Adi Pradnyana belum berani memberikan kepastian. Karena semuanya tergantung dari proses yang dilaksanakan di pusat. “Soal kapan bisa diluncurkan saya belum bisa memastikan. Sekarang tinggal menunggu pengadaan kendaraan saja, sementara persiapan di sini sudah rampung,” ujarnya.
Seperti diketahui, layanan angkutan sekolah gratis yang dirancang Pemkot Denpasar mendapat sambutan positif masyarakat, khususnya orangtua siswa. Terbukti, dari hasil sosialisasi yang telah dilaksanakan dengan menyasar 20 SMP negeri dan swasta, tercatat sudah ratusan siswa yang mendaftar. Bahkan, pendaftaran melampaui kuota yang ditetapkan.
Layanan angkutan sekolah ini, tahap awal akan dioperasikan enam mikrobus, untuk rute Denpasar Utara dan Denpasar Timur. Masing-masing bus berkapasitas 25 tempat duduk, sehingga untuk rute pagi hanya bisa melayani 150 siswa. Namun untuk mengefektifkan pelayanan, masih akan dibuka layanan untuk siang hari.
Program bus gratis ini tujuan utamanya adalah memberikan jaminan keselamatan para pelajar dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi ke sekolah. Bus sekolah ini dilengkapi berbagai fasilitas, seperti AC, wifi dan aplikasi.
Dipilihnya rute Denut dan Dentim, karena di kedua kecamatan tersebut belum dilayani transportasi publik. Padahal, menurut UU No. 22 tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintah daerah menjamin tersedianya transportasi bagi masyarakat. (Asmara Putera/balipost)
