JAKARTA, BALIPOST.com – Ketua Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI Fahri Hamzah mengatakan pemerintah Indonesia sebaiknya tidak berpikir hanya menjadi konsumen haji dan umroh terbesar di dunia saja. Seharusnya berpikir bagaimana menjadi pelaku industri ibadah haji.
“Ada banyak yang bisa dilakukan Indonesia jika berpikir sebagai pemain dalam industri haji dan umrah. Mulai sektor jasa sampai produk dan infrastruktur haji dengan penghasilan yang menggiurkan. Itulah yang seharusnya dipikirkan sekarang,” kata Fahrii Hamzah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7).
Oleh karena itu, apabila ada keinginan menginvestasikan dana jemaah haji yang mengendap untuk pembangunan infrastruktur sebaiknya dana tersebut digunakan untuk perbaikan industri dan perbaikan infrastruktur penyelenggaraan ibadah haji.
Dia menyarankan BPKH (Badan pengelola Keuangan Haji) yang seluruh pengurusnya baru dilantik bisa memikirkan uang dalam jumlah besar yang terkumpul dari jamaah haji itu untuk kepentingan industri dan perbaikan penyelenggaraan haji dan bukan untuk kepentingan lain terlebih dahulu. “Jika ada sisanya barulah nanti bisa di alokasi dan akan disesuaikan aturannya dengan ketentuan Undang-Undang,” imbuhnya.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) yang salah satunya menangani persoalan agama ini berharap usulannya ini bisa menghentikan polemik rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur yang besarannya mencapai hampir Rp 100 triliun. “Mari akhiri polemik itu dan kita mulai masukkan usulan kepada BPKH yang baru terbentuk. Ada banyak masalah dalam penyelenggaraan haji sejak hulu sampai Hilir,” ingatnya.
Di hulu, Fahri menjelaskan ada fase persiapan yang tidak sempurna mulai soal manasik yang belum maksimal terutama bagi yang baru pertama kali bepergian ke luar negeri sampai soal usia jamaah yang terlalu tua karena terlalu lama menabung.
Begitu juga persoalan penyelenggaraan ibadah haji di hilir. “Ada banyak masalah mulai soal penginapan, makanan dan kesehatan yang fasilitas tersedianya masih belum ideal,” tegasnya.
Kemudian, keuntungan investasi dari penggunaan dana jemaah haji itu digunakan untuk perbaikan-perbaikan penyelenggaraan haji di masa mendatang. “Hasil dari investasi selanjutnya tetap diarahkan untuk menyempurnakan penyelenggaraan haji di masa yang akan datang. Sebab bagaimanapun dana itu adalah dana ibadah,” kata Fahri, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). (Hardianto/balipost)
