JAKARTA, BALIPOST.com- Presiden Joko Widodo menerima Dharma Adyaksa, Sabha Welaka serta Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (3/8). Pertemuan diadakan untuk mengetahui segala persoalan yang dihadapi umat Hindu di Indonesia.
Presiden Jokowi mengatakan mendengar dan mencatat poin-poin yang disampaikan oleh Dharma Adyaksa maupun Ketua Pengurus Harian PHDI baik terkait dengan masalah kebangsaan, persoalan yang sedang dihadapi oleh umat Hindu. Untuk itu, Kepala Negara meminta Menteri Agama dan Kementerian terkait menindaklanjuti permasalahan umat Hindu yang disampaikan oleh PHDI.
Presiden didampingi oleh Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan dan AAGN Ari Dwipayana, Staf Khusus Presiden RI.
Ada beberapa hal yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan itu pertama, Presiden menyampaikan terima kasih kepada PHDI dan Umat Hindu yang membantu pemerintah dalam menjalankan tugas tugas dharma negara.
Kedua, pemerintah kembali melakukan pembinaan ideologi Pancasila dengan membentuk UKP-PIP. “Pembinaan dilakukan tidak dengan cara-cara indoktrinasi, tapi menekankan partisipasi, persuasi dengan metode kekinian. Presiden menekankan pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah sampai perguruan tinggi,” kata Presiden Jokowi.
Ketiga, Presiden juga menyinggung lahirnya Perppu no 2 tahun 2017 yang bertujuan untuk keamanan negara, survival negara ke depan. Upaya untuk mengganti Pancasila dan NKRI tdk bisa dibiarkan.
Bagi Presiden, sikap tegas harus diambil karena menyangkut ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI. Bahkan Presiden mengatakan sikap tegas ini ditunggu tunggu rakyat dan Presiden dalam mengambil sikap tegas ini menyatakan tidak peduli apabila kebijakan yang diambilnya itu berdampak pada popularitasnya. (Hardianto/Nikson/balipost)
