NEGARA, BALIPOST.com – Memasuki satu semester atau setengah tahun berjalan, ternyata penyerapan belanja fisik baru 38 persen dan penyerapan anggaran baru 19 persen. Kondisi ini menjadi perhatian khusus DPRD Jembrana khususnya Komisi C yang membidangi infrastruktur. Dewan mendorong Dinas Pekerjaan Umum (PUPRPKP) agar mengevaluasi sehingga tidak sampai banyak SILPA (Sisa Lebih Anggaran). Hal tersebut dibahas dalam Rapat Kerja (raker) Komisi C DPRD Jembrana dengan Dinas PUPRPKP) Jembrana belum lama ini.
Ketua Komisi C DPRD Jembrana, Ida Bagus Susrama, Rabu (2/8) mengatakan masih rendahnya serapan belanja ini dikhawatirkan akan menimbulkan SILPA yang banyak di akhir tahun. Belum lagi, program kegiatan baru pada Perubahan APBD. Sudah setengah tahun, untuk melaksanakan 62 persen sisa belanja fisik selama enam bulan ini diyakini akan cukup berat dilakukan apabila tidak dibarengi dengan perencanaan maupun swakelola.
Paling tidak membutuhkan waktu dua bulan bila untuk belanja dengan pihak ketiga. “Jangan sampai banyak SILPA karena program tidak jalan. Kami harapkan SILPA nanti karena efisiensi,” tegas kader PDIP Jembrana ini. Dinas diminta membuat estimasi berapa sisa paket pekerjaan bisa diselesaikan tahun ini dan dijadwalkan jelas.
Komisi C menyarankan agar Dinas memaksimalkan penyerapan anggaran dan untuk memenuhi target 100 persen baik di APBD Induk maupun Perubahan, agar rutin berkoordinasi dengan ULP (unit layanan pengadaan). Dari Legislatif, juga menawarkan agar Dinas melakukan inovasi. Salah satunya jalan lingkungan kota, dilakukan menggunakan paving stone khususnya gang-gang di kota. “Ambil sampel atau percontohan dulu, nanti dibandingkan dengan rabat selisih berapa? Kalau pembiayaan imbang, ya kami sarankan menggunakan paving stone,” tambah Susrama.
Upaya kedua, berkoordinasi dengan Balitbang Kementerian PUPR untuk menerapkan aspal berbahan plastik yang sudah ujicoba di Bali. Dari penelitian awal, dengan bahan plastik ini lebih efisien 10 persen dari bahan aspal yang biasa digunakan. Disamping itu, juga menjadi solusi mengatasi sampah plastik yang selama ini memicu permasalahan lingkungan.
Selain terkait serpaan anggaran fisik, Komisi C juga mengingatkan untuk pemeliharaan jalan poros (kabupaten), yang sebentar lagi selesai dibangun. “Pemeliharaan juga harus dipikirkan, sama juga bohong pembangunan tanpa pemeliharaan,” ujarnya.
Komisi C mengusulkan selain pembangunan drainase, juga berem atau bagian kanan kiri jalan untuk dibeton. “Jalan poros yang sudah diaspal tetapi belum ada drainase dibuatkan dulu, kemudian juga berem kanan kiri 50 centimeter beton,” pungkasnya.
Hasil evaluasi dari Dinas ini nantinya akan kembali diminta saat rapat pembahasan APBD Perubahaan. (surya dharma/balipost)
