BANGLI, BALIPOST.com – Kabupaten Bangli terdapat 154 Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Dimana dari jumlah tersebut, sebanyak delapan LPD yang mengalami kecacetan. Macetnya LPD tersebut, diakibatkan pembayaran kredit dari nasabah yang tidak lancar.
Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Bangli Ni Luh Ketut Wardani, Kamis (3/8) menjelaskan, di Bangli terdapat sebanyak 159 LPD yang tersebar di empat kecamatan yakni Bangli, Tembuku, Susut, dan Kintamani. Kata dia, berdasarkan data yang dimiliki saat ini jumlah LPD Sakit di Bangli tahun 2013 lalu jumlahnya sebanyak 10 buah, pada tahun 2014 mencapai 9 LPD dan sekarang hanya delapan koperasi yang macet atau tidak beroferasi.
“Dari jumlah tersebut di Bangli terdapat sebanyak 159 LPD yang tersebar di empat kecamatan yakni Bangli, Tembuku, Susut, dan Kintamani. Dimana berdasarkan data terbaru LPD yang sehat ada sebanyak 100 LPD, cukup sehat 30 LPD, kurang sehat 20 LPD, tidak sehat sehat 1 LPD, dan macet 8 LPD,” ungkapnya.
Wardani mengatakan, penyebab banyaknya LPD yang sakit dominan karena SDM, managemen, rasa memiliki LPD yang masih rendah, belum sinkronnya antara pengelola LPD dengan prajuru adat, kredit macet dan lain-lain. Kata dia, pengelola LPD semestinya mempunyai kemampuan akutansi, sementara di lapangan justerus terbalik. Dimana pengurus LPD bukan orang akutansi. Tetapi tidak sedikit juga di Bangli LPD berkembang pesat, seperti LPD Desa Pakraman Metra, Yangapi, Tembuku, LPD Desa Pakraman Tiga, Susut, LPD Desa Awan, Kintamani, LPD Pengotan, Kecamatan Bangli dan LPD Desa Pakraman Bayung Gede, di Kintamani juga masuk nominasi LPD berkembang cukup pesat.
“Jika sebuah LPD ingin maju, maka struktur kepengurusan harus bagus. termasuk ada pemberian sanksi adat kepada nasabah yang tidak mau membayar kredit. Jika itu bisa dilakukan oleh LPD, saya yakin LPDakan berkembang,” kata Wardani.
Menyikapi angka LPD yang macet, pejabat asal Kelurahan Kubu Bangli ini, mengakui jika pihaknya sudah membentuk tim monitoring yang beranggotakan dari bagian hukum, Dinas Pariwisata, Bapeda, Majelis Madia, Lembaga Pemberdayaan Perkreditan Desa (LPLPD) untuk melakukan pembinaan kepada LPD semua LPD. Hanya saja, dalam melakukan pembinaan pihaknya menemui banyak kenala di lapaangan salah satunya ketika tim hendak memberikan pembinaan, namun pengurusnya tidak ada di kantor, padahal sebelumnya kita telah menyampaikan akan turun untuk melakukan pembinaan. “Ini yang terkadang membuat kita sulit dilapangan,” jelasnya.
Disinggung soal gedung LPD yang kondisinya tidak layak, Wardani tidak membantahnya. Dia mengatakan bahkan banyak gedung yang digunakan LPD merupakan hasil meminjam di sekolah, di balai masyarakat desa dan lain-lain. Tapi banyak juga LPD yang memiliki gedung sendiri. Dirinya khawatir dengan kondisi gedung yang tidak baik, berdampak buruk bagi tingkat keamanan LPD itu sendiri. Padahal, diakui kalau di LPD identik dengan brankas. “Mudah-mudahan tak terjadi hal yang tak diinginkan, penyimpanan brankas sudah kami himbau di tempat yang sangat rahasia”, harap Wardani. (eka prananda/balipost)
