JAKARTA, BALIPOST.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon berpandangan proses politik menuju Pemilu Serentak 2019 masih sangat cair. Karena itu, ia mengaku tidak heran apabila banyak partai politik mengubah haluannya dari yang sebelumnya mengkritik satu pihak, kini mendukung pihak yang kerap dikritisinya.
“Kalau dilihat, proses politik di Indonesia, dalam satu hari saja bisa berubah sikap,” kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8).
Penilaian tersebut mencermati perubahasan sikap Ketua umum yang juga calon presiden dari Partai Perindo, Hary Tanoesudibjo yang kini mendukung Presiden Joko Widodo untuk pencalonannya kembali di Pemilu Serantak 2019.
Sebaliknya, kata Fadli, sangat dimungkinkan partai politik yang dari awal menyatakan dukungannya kepada Jokowi, belum tentu akan terus bertahan mendukung pencalonan Jokowi hingga Pemilu Serentak 2019 tiba. Fadli mengatakan, perubahan sikap parpol itu karena tiap partai di Indonesia mendasarkan dukungannya kepada pihak tertentu pada kepentingan yang berbeda-beda.
“Mereka (parpol, red) kan punya kepentingan yang berbeda-beda pada waktunya. Nah, begitu juga dengan Jokowi yang dapat dukungan 20 persen, belum tentu. Siapa yang bisa menjamin 100 persen. Siapa yang bisa menjamin PDIP bakal mendukung Pak Jokowi,” sebut Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Polhukkam ini.
Soal hubungan Partai Gerindra dan Hary Tanoe yang selama ini terjalin baik, Fadli mengaku partainya sempat dekat dengan Perindo pada Pilkada Jakarta 2017 lalu. Namun, dengan perubahan sikap ini, Gerindra tidak merasa dikhianati. “Kalau sekarang ini, kami juga dalam sejumlah hal mendukung kebiijakan pemerintah yang baik. Tetapi kalau yang jelek, kami koreksi. Dalam sejumlah isu yang mendukung kepentingan rakyat, tentu kami akan dukung,” katanya.
Lebih jauh, Fadli menilai ada kecenderungan pihak-pihak yang berbeda dengan pemerintah kerap ditekan. Sehingga, mereka yang tak tahan tekanan akhirnya memilih bergabung dan mendukung pemerintah. “Tekanan macam-macam termasuk persoalan-persoalan yang menyangkut hukum, hukum bisa dijadikan satu alat untuk menekan partai politik dan juga sekaligus merangkulnya. Dan saya kira ini akan membahayakan demokrasi karena dijadikan alat gitu bagi hal-hal seperti itu,” kata Fadli.
Namun, Fadli menampik jika perubahan sikap Hary Tanoesoedibjo itu karena yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan mengancam Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto melalui surat elektronik. (Hardianto/balipost)
