JAKARTA, BALIPOST.com – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan saat pembahasan penataan kawasan parlemen, muncul ide pembangunan apartemen untuk anggota DPR yang lokasinya bersebelahan dengan Gedung DPR. Salah satu lokasi yang memungkinkan dibangunnya apartemen bagi anggota DPR adalah lahan dibekas Taman Ria Senayan.
“Anggota DPR pada masa datang, dia mesti tinggal di dekat DPR. Itu ide dari perluasan (kawasan). Kalau dia tinggal dekat DPR, dia tidak ada alasan macet. Karena bisa jalan kaki dari Taman Ria ke sini (DPR),” kata Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/8).
Munculnya ide tersebut, karena rumah dinas anggota MPR/DPR di Kalibata, Jakarta Selatan dinilai terlalu jauh dari Gedung DPR. Fahri menjelaskan, sejak beberapa tahun lalu, lahan di bekas Taman Ria Senayan sudah diratakan oleh pengembang yang berencana mengubah Taman Ria menjadi pusat perbelanjaan.
Lahan Taman Ria yang masih dalam kawasan kompleks parlemen itu, saat ini berada dalam pengeloaan Sekretariat Negara. Karena tidak mendapat persetujuan dari DPR, pihak pengembang tak kunjung dapat meneruskan membangun lahan tersebut menjadi mal. “Kemarin kita gagalkan karena mau bikin mal. Gimana kalau itu dibiarkan menjadi bagian konsep penataan kawasan,” ujarnya.
Akhirnya, DPR berpendapat sebaiknya lahan yang memang diawal pemerintahan Presiden Sukarno itu, masuk dalam kawasan Kompleks Parlemen Senayan, dikembalikan lagi peruntukannya untuk kegiatan anggota DPR yaitu dijadikan tempat tinggal. “Mereka tinggal dekat sini, tidak perlu tinggal di Kalibata, karena ongkosnya lebih mahal, biayanya lebih besar, makan tanah yang lebih besar juga. Kalau mereka (anggota DPR) di apartemen jadi lebih simple,” ujarnya.
Fahri mengatakan, sejauh ini dari pembahasan yang dilakukan, rencana pembangunan apartemen sudah bisa dibahas rancangannya yang masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR 2018. “Kan ini penataan secara keseluruhan. Saya kira ini proyek yang lebih transparan,” katanya.
Soal komunikasi yang dilakukan dengan pemerintah, Fahri mengatakan sejauh ini pemerintah masih setuju dengan ide penataan kawasan DPR. “Setuju (pemerintah). Sebenarnya dari sisi DPR itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan soal uangnya. Karena uangnya kecil,” katanya.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengakui ada usulan pembangunan apartemen untuk anggota DPR yang lokasinya berdekatan dengan Gedung DPR. “Kami akan membahas lebih lanjut setelah Presiden Joko Widodo membacakan nota keuangan pada 16 Agustus,” kata Anton Sihombing.
Anton menjelaskan untuk anggaran DPR pada APBN 2018 yang sudah disetujui Rp 5,73 triliun, ada sebagian dana digunakan tetapi sebatas perencanaan seperti membuat gambar gedung. “Kan belum bicara bangun gedung. Tapi baru bicara penataan, gambar, nanti saya kasih keterangan resmi,” kata Anton Sihombing. (Hardianto/balipost)
