TANGGUNGJAWAB moral menjaga Ubud harus menjadi komitmen semua pihak. Memberdayakan kekuatan ekonomi lokal yang digerakkan pengusaha lokal mestinya juga menjadi kepedulian pemerintah. Perizinan yang berpotensi menjepit ruang usaha krama lokal juga layak di evaluasi agar penyangga budaya dan kekuatan ekonomi pribumi bisa bangkit.
Hal itu dilontarkan Ida Bagus Wiryawan, Ketua Ubud Homestay Association (UHSA) saat mesimakrama ke redaksi Bali Post, Senin (14/8). Didampingi jajarannya UHSA, ia mengatakan kini perkembangan usaha di Ubud memang menggembirakan. Ini ditandai dengan tingginya tingkat kunjungan wisatawan ke Ubud. ‘Namun hadirnya sejumlah city hotel dan hotel –hotel besar di kawasan Ubud menjadi ancaman serius bagi kami.
Persaingan usaha di sektor jasa dan akomodasi di kawasan Ubud kini sangat ketat. Kami dari kalangan pengusaha lokal, warga Ubud merasa nakin terjepit,’’ ujarnya.
Untuk itu, UHSA Ubud berharap pemerintah melakukan kajian dengan tetap mengedepankan keberpihakan kepada pengusaha lokal yang selama ini menjadi pilar utama menjaga budaya lokal dan tanah Bali. ‘’Kami mengharapkan keberpihakan dari pemerintah. Setidaknya pemerintah selektif merekomendasikan perizinan akomodasi pariwisata di Ubud,’’ tegasnya.
Made Sudarma dari UHSA mengatakan saat ini di kawasan Ubud ada sekitar 340 home stay yang dikelola penduduk lokal. Dari jumlah ini ada sekitar 3.800 kamar yang siap melayani tamu. Namaun, kini kondisi mereka makin sulit. ‘’Persaingan sesama warga lokal saja sudah sangat ketat. Kini persaingan itu diperparah oleh kehadiran city hotel di kawasan Ubud. Kami berharap ada keberpihakan terhadap pengawal budaya Bali sebagai kekuatan pariwisata Ubud,’’ tegasnya.
Ia berharap pemerintah melakukan komunikasi dan membangun kebijakan yang berpihak pada upaya-upaya penguatan ekonomi lokal dengan mengjaga ruang usaha yang ada. ‘’Homestay selama ini menjadi kekuatan pariwisata Ubud dan menghidupi ratusan penduduk pribumi. Kini usaha ini harus bersaing dengan pemilik modal dalam merebut wisatawan,’’ ujarnya.
Selebihnya, Dewa Adi Putra mengatakan dari sisi infrastruktur Ubud mestinya mendapat perhatian pemerintah. Sebagai salah satu kekuatan ekonomi Bali, nyatanya Ubud hanya kecipratan sebagian kecil dari kontribusi yang diberikan kepada pemerintah. Bayangkan, selain kepadatan arus lalu lintas, fasilitas publik di Ubud juga tidak memadai. ‘’Trotoar banyak jebol dan penerangan jalan minim. Ini kan fasilitas yang tak representatif bagi Ubud,’’ jelasnya.
Ia memperkirakan Ubud bisa menghasilkan pendapatan daerah mencapai kurang lebih Rp 4 miliar dalam setahun namun yang dikembalikan ke Ubud hanya sekitar Rp 350 juta saja. ‘’Mari jaga Ubud sebelum ditinggalkan wisatawan. Pemerintah mestinya membangun keberpihakan kepada warga lokal sebagai penyangga budaya dan tradisi Bali. Kami jangan terus-terusan dijadikan target pendapatan sementara fasilitas pendukung kenyamanan pariwisata Ubud tak diperhatikan,’’ tegas jajaran UHSA. (dira arsana/balipost)
Tityang setuju jangan ada ijin hotel condotel di wilayah ubud.. dan kemacetan yg akan mmbuat kejenuhan… mohon di tanggani dan di tanggapi kmacetan di central ubud suksma
Ketertarikan Ubud Selain budaya dan alamnya, maka yg menjadi perhatian pemerintah adalah menyejahterakan masyarakat lokal, dengan memberikan seluas-luasnya ruang utk masyarakat lokal utk berusaha seperti homestay, wisatawan bisa langsung berinteraksi dg masyakat sehingga secara psikologis berdampak pada lamanya tingkat hunian di Ubud. selain itu pemerintah harus terus melakukan coaching kpd pemiliki home stay, bagaimana mengelola usaha yang profesional….