JAKARTA, BALIPOST.com – Ketegangan antara lembaga negara menimbulkan kegaduhan di ranah publik. Masing-masing elemen negara seolah-olah berjalan sendiri-sendiri membela kepentingan lembaganya tanpa sinergi.
Di depan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2017 di Gedung Nusantara Utama, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8), Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali tentang pentingnya persatuan, kekompakan dan sinergi antar lembaga negara dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. “Saya yakin dengan kekompakan, dengan sinergi, dengan kerja bersama itu, tidak akan memperlemah tugas dan tanggung jawab konstitusional yang dijalankan oleh setiap lembaga negara, tetapi justru memperkuat kita semua dalam memenuhi amanah rakyat,” kata Presiden Jokowi.
Sejumlah tokoh nasional hadir dalam sidang tahunan MPR RI antara lain Presiden ketiga BJ Habibie, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden keenam Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-11 Boediono, mantan Ibu Negara Siti Sinta Nuriyah Wahid.
Selain itu pimpinan lembaga negara, Ketua KPK Agus Rahardjo, para menteri Kabinet Kerja, anggota DPR RI dan DPD serta para Duta Besar negara sahabat. Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono tidak tampak hadir. Begitu juga dengan mantan capres yang juga Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang tidak terlihat hadir.
Saat ini, menurut Presiden Jokowi tidak ada lembaga negara yang memiliki kekuasaan absolut. Dalam semangat persatuan Indonesia, lembaga-lembaga negara diingatkan Presiden seharusnya justru bisa bekerja dengan lebih baik, bila saling mengingatkan, saling kontrol, saling mengimbangi dan saling melengkapi. “Dalam semangat persatuan Indonesia itu, lembaga- lembaga negara justru bisa bekerja dengan lebih baik, bila saling mengingatkan, saling kontrol, saling mengimbangi dan saling melengkapi. Tidak ada satu lembaga negarapun yang memiliki kekuasaan absolut, memiliki kekuasaan yang lebih besar dari lembaga negara yang lain,” ingat Presiden Jokowi.
Jokowi meyakini dengan kekompakan dan sinergi, tidak akan memperlemah tugas dan tanggung jawab konstitusional yang dijalankan oleh masing-masing lembaga negara. “Inilah keunggulan bangsa kita dalam menghadapi masa depan. Kekuatan yang juga terefleksikan dalam 72 tahun perjalanan bangsa dan negara kita,” tegasnya. (Hardianto/balipost)
