DENPASAR, BALIPOST.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali kini memiliki nakhoda baru. Dialah Maryoto Sumadi, yang dulunya bertugas di Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Direktur Lalu Lintas Keimigrasian.
Kendati masih harus banyak menyesuaikan diri, namun Maryoto menegaskan bila fokus pihaknya saat ini adalah penyelesaian persoalan-persoalan di lembaga pemasyarakatan (lapas). “Persoalan yang dihadapi di lembaga pemasyarakatan tentunya tidak pernah lepas dari persoalan adanya over kapasitas. Contoh saja di Lapas Kerobokan itu kapasitasnya hanya sekitar 450, sedangkan sekarang penghuninya sudah di atas 1.000,” ujarnya, Selasa (15/8).
Menurut Maryoto, permasalahan over kapasitas membutuhkan solusi pemecahan segera. Mengingat, ada banyak potensi mengkhawatirkan bahkan membahayakan keamanan di dalam lapas itu sendiri. “Oleh karenanya merupakan PR buat saya untuk paling tidak bisa meredam agar tidak terjadi suatu rasa ketidakadilan dari warga binaan sehingga memicu suatu keributan di dalam lapas,” imbuhnya.
Untuk jangka pendek, lanjut Maryoto, pihaknya akan melihat dan memetakan sekaligus menginventarisasi warga binaan sesuai kasus dan asalnya. Kasus yang mencuat misalnya masalah narkoba, kemudian warga binaan yang umumnya terbagi dalam dua blok.
Utamanya yang berangkat dari latar belakang dua organisasi masyarakat (ormas) yang sangat berpengaruh di Bali. “Ini tentunya kita harus menjaga jangan sampai dua ormas ini melakukan sebuah tindakan yang tentunya merugikan kita semua sehingga dalam operasi jangka pendek ini kita berusaha untuk memisahkan kemudian memindahkan tentunya dengan perhitungan yang matang,” jelasnya.
Maryoto menambahkan, pemindahan warga binaan harus dengan perhitungan matang agar tidak menciptakan kerusuhan baru di tempat lain. Oleh karena itu, keberadaan intelijen di lapas sangat diperlukan untuk menentukan bagaimana rencana pemindahan.
Sekaligus bagaimana nanti rencana penempatan warga binaan. “Jangan sampai sudah kita pindahkan, aman di Kerobokan. Kita pindahkan ke Singaraja menjadi persoalan di Singaraja. Ini langkah pertama jangka pendek yang kita lakukan untuk mengurangi ekses-ekses seperti ini. Kemudian tentang over kapasitas tentunya kami juga berharap terus ke pusat agar ada peningkatan untuk pembangunn lapas yang mencukupi dari sisi kapasitas,” paparnya.
Sebelum datang ke Bali, Maryoto juga mengaku telah mendengar soal 4 warga binaan lapas Kerobokan yang semuanya warga asing kabur dari lapas. Mereka diindikasikan kabut melewati gorong-gorong. Terkait hal ini, pihaknya sudah memerintahkan Kabid pemasyarakatan agar terus melakukan penguatan kepada para petugas di Lapas Kerobokan.
“Tentunya peningkatan untuk fungsi penjagaan oleh petugas lapas, kemudian segera juga menutup celah-celah yang kemungkinan juga berpotensi akan digunakan untuk pelarian,” terangnya.
Maryoto melanjutkan, selain masalah lapas, keberadaan imigrasi akan mendapatkan perhatian pula. Mengingat Bali merupakan destinasi pariwisata internasional.
Dalam hal ini, pihaknya akan fokus memantau masalah imigrasi wisatawan di Bandara Ngurah Rai. “Saya akan berusaha dengan kawan-kawan di Imigrasi agar wisatawan ke Bali dapat dengan nyaman pada saat melintas di bandara tanpa mengabaikan aspek security,” pungkasnya. (Rindra Devita/balipost)
