SINGARAJA, BALIPOST.com – Program Keluarga Harapan (PKH) di Buleleng berjalan baik. Sejak digulirkan beberapa tahun lalu, PKH di Bali Utara mampu menekan angka penduduk miskin di daerah ini. Menyusul hal itu, Pemkab Buleleng mengajukan tambahan jatah PKH kepada Kementrian Sosial (Kemensos) mulai tahun 2018 mendatang.
Hal itu dungkapkan Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Buleleng Gede Komang saat mengikuti diskusi dengan rombongan Watimpres Prof. Dr. A Malik Fadjar di aula Kantor Bupati Kamis (24/8). Lebih jauh pejabat asal Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula ini mengatakan, PKH di daerahnya telah berjalan dengan cakupan peserta sebanyak 11.558 KK.
Sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak), setiap KK ini diikutkan dalam sembilan jenis kegiatan yang sepenuhnya memanfaatkan dana dari Kemensos. Sembilan program itu diantaranya biaya kesehatan, pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK), tanggungan hidup, rumah layak huni, beras sejahtra, subsidi pupuk, dan kegiatan lain. Sejak mengikuti PKH ini, angka penduduk miskin di daerahnya mulai menurun. “Jika peserta itu memenuhis seluruh kreteria yang sudah ditetapkan, maka dalam setahun setiap KK peserta akan mendapat dana Rp 15 juta per tahun selama enam tahun,” katanya.
Melihat hasil tersebut, lanjut pria yang dikenal menjadi seniman Wayang Wong ini kembali mengusulkan kepada Kemensos tambahan kouta PKH di daerahnya. Dari usulan yang sudah disusun, tambahan kouta PKH diajukan sebesar 40 persen atau sekitar 5.000 KK penduduk miskin sebagai peserta PKH. Tidak saja melihat hasil yang epektif menekan angka kemiskinan, akan tetapi tambahan ini karena Kemensos sendiri akan menambah kouta PKH di Indonesia dari semula 4 juta KK menjadi 10 juta KK. “Kebetulan Watimpres berkunjung ke daerah kita, saya titip usulan tambahan PKH yang sangat membantu percepatan penanganan kemiskinan ini agar bisa disetujui tahun 2018 mendatang. Saya yakin setelah mengikuti PKH ini warga yang tadinya tidak mamu pasti akan keluar dari kemiskinan yang membelit,” tegasnya. (mudiarta/balipost)
