JAKARTA, BALIPOST.com – Pemerintah diminta lebih selektif dalam penggunaan utang negara yang disusun dalam RAPBN 2018. Untuk itu, utang negara harus digunakan untuk mencapai hal-hal produktif bukan untuk pengeluaran konsumtif saja. “Pemerintah harus memastikan penggunaan utang yang produktif,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPR RI Eni Maulani Saragih saat menyampaikan pemandangan fraksinya menanggapi Pokok-pokok RAPBN 2018 beserta Nota Keuangannya pada rapat paripurna DPR, Jakarta, Kamis (24/8).
Selain itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah lebih memperhatikan pertumbuhan masyarakat dari berbagai kelas ekonomi, agar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,4 % dalam RAPBN 2018 dapat dirasakan seluruh masyarakat. “Pertumbuhan ekomoni 2018 realistis seiring pertumbuhan ekonomi dunia dan domestik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia,” kata Eni.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan negara harus hadir dalam menjamin kesejahteraan rakyat, sehingga RAPBN 2018 harus disusun berdasarkan kebutuhan rakyat. Untuk itu, fraksinya menekankan agar RAPBN 2018 tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Anggaran yang diputuskan harus melihat kebutuhan dan kondisi masyarakat agar kesejahteraan tidak hanya sebatas di atas kertas. Pembangunan harus memperhatikan sosial budaya penduduk ada,” kata Adisatya.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo menilai penerimaan perpajakan yang ditargetkan dalam RAPBN 2018 sebesar Rp1.609,4 triliun sulit tercapai karena dinilai kurang realistis dengan kondisi saat ini. “RAPBN terkesan tidak kokoh, karena target penerimaan tidak realistis,” kata Rahayu Saraswati.
Fraksi Gerindra menilai postur RAPBN 2018 yang dirancang pemerintah masih belum memadai untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat sesuai tujuan pembangunan nasional. “APBN perlu disusun secara realistis, sehingga mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan dan berkelanjutan baik jangka pendek maupun menengah,” ujarnya.
Gerindra juga menilai target penerimaan perpajakan dirasakan terlalu tinggi, padahal proyeksi pendapatan selalu mengalami revisi setiap tahunnya, karena berbagai penyebab. “Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, target pendapatan juga terus direvisi berulang kali namun tidak jelas pencapaiannya,” kata Rahayu.
Dengan kondisi ini, Gerindra memperkirakan penerimaan perpajakan bisa mengalami “shortfall” sebesar Rp 100 triliun dan “tax ratio” tidak bisa mendekati proyeksi 11,5 persen terhadap PDB pada 2018. (Hardianto/balipost)
