DENPASAR, BALIPOST.com – Rombongan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menyambangi Kantor Badan Intelijen Daerah (Binda) Bali, Senin (28/8). Sebelumnya, Wantimpres juga telah bertemu dengan Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana, dan Gubernur Bali. Kunjungan tahun ini utamanya untuk mengetahui persiapan daerah dalam menghadapi ancaman non militer seperti narkoba, terorisme, dan masalah budaya.
“Pada saat ini ancaman yang kita akan hadapi bukan hanya ancaman militer atau istilahnya seperti agresi militer itu memang ada, tapi itu kemungkinannya kecil sekali. Tapi yang kita rasakan sekarang kan ancaman non militer pada ideologi, politik, dan sosial budaya,” ujar Anggota Wantimpres Bidang Pertahanan Keamanan, Letjen TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara.
Menurut Yusuf, bahaya ancaman non militer seperti narkoba, terorisme hingga budaya jauh lebih besar. Pasalnya, ancaman itu berpotensi merusak persatuan dan kesatuan serta berusaha menghancurkan negara ini secara pelan-pelan. Sebab disini mindset yang diserang melalui dunia cyber. Itulah mengapa semua daerah harus siap menghadapi ancaman itu.
“Kami tentunya akan membuat suatu kajian sejauh mana sebetulnya persiapan kita di daerah-daerah khususnya dalam menghadapi ancaman non militer tersebut. Sekarang ke Binda kita ingin tahu sejauh mana Binda dalam melaksanakan tugas pokoknya di daerah, sebab kita tahu Bali adalah suatu tempat yang strategis,” jelasnya.
Yusuf menambahkan, Bali terbilang strategis lantaran menjadi destinasi pariwisata dunia. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang bahkan melebihi jumlah penduduk Bali itu sendiri. Kalau sampai terjadi sesuatu, maka informasinya akan terangkat dengan cepat. Tidak hanya dalam skala nasional, tapi juga di seluruh dunia.
“Lebih banyak turis yang ada di Bali, walaupun kita bukan menganggap mereka itu suatu ancaman yang nyata. Tetapi siapa tahu ditunggangi dan sebagainya, karena di tiap-tiap daerah itu berbeda. Kita tahu bahwa Indonesia ini pada saat sekarang apalagi mendekati pilkada 2018 dan 2019, seyogianya kita harus betul-betul mempersiapkan diri,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Bali, Brigjend Pol I Wayan Sunarta mengatakan, pihaknya selalu memantau apa yang menjadi kebijakan atau prioritas pemerintah pusat khususnya presiden. Secara khusus, menjaga dan mengamankan wilayah Bali agar tetap aman dan kondusif. Apabila ditemukan adanya hambatan maupun kendala di lapangan, segera dibahas dan dikoordinasikan dengan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) agar mendapatkan solusi sehingga bisa ditindaklanjuti stakeholder terkait.
“Kita juga melaksanakan penguatan terhadap warga masyarakat karena kita tahu saat ini ideologi terutama yang menjadi sasaran. Bagaimana masyarakat kita agar tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar. Bagaimana sekarang nilai-nilai luhur Pancasila itu kita tanamkan kepada seluruh warga masyarakat,” jelasnya didampingi Staf Ahli Bidang Politik Hukum, Dr. Sukawati Lanang P Perbawa, SH. MH, dan staf ahli bidang ekonomi, Ida Bagus Wibawa, SE,.
Menurut Sunarta, penguatan nilai-nilai luhur Pancasila juga melibatkan kearifan lokal yang ada di Bali. Tidak saja pecalang atau tokoh-tokoh agama Hindu, tapi juga tokoh agama lain, sekolah, universitas, dan desa adat. Mengingat mereka-lah yang menjadi ujung tombak untuk menyampaikan kembali kepada masyarakat secara lebih luas.
“Kita lihat Bali menjadi tolak ukur, menjadi barometer bagaimana kita mewujudkan Bali ini sesuai program gubernur yakni Bali Mandara dan program Nawacita dari presiden kita kawal bersama-sama agar apa yang menjadi program ini dapat terwujud sehingga masyarakat bisa menikmati dengan aman dan sejahtera,” pungkasnya. (rindra/balipost)
