JAKARTA, BALIPOST.com – Indonesia akan menjadi tuan rumah Sidang World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang akan diselenggarakan pada 6-7 September di Nusa Dua, Bali. Hasil dari Sidang di Bali ini diharapkan akan menghasilkan Bali Declaration yang akan terus berlanjut sebagai warisan dari Indonesia.
Ketua Badan Kerja Sama antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan sidang yang akan dihadiri 45 negara dari seluruh dunia ini menjadi momentum penting dan bersejarah bagi Indonesia. Pasalnya, sejak dideklarasikannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), sidang ini menjadi ajang pertama kali berkumpulnya seluruh delegasi untuk membahas progres agenda 2030 tersebut.
“Kesuksesan acara ini menjadi penting karena merupakan kali pertama dan inisiatif DPR RI dalam rangka mendukung pemerintah dalam pencapaian agenda 2030,” kata Nurhayati Ali Assegaf dalam Forum Group Discussion Sidang World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang dihadiri sejumlah Kementerian/Lembaga terkait di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/8).
SDGs menjadi acuan dalam perundingan negara-negara dunia pasca Millenium Development Goals (MDGs) yang lahir pada tahun 2000 dan berakhir pada 2015 silam. SDGs dirancang untuk melanjutkan tujuan utama MDGs yang belum tercapai antara lain permasalahan kesehatan ibu dan anak, akses terhadap air bersih dan sanitasi, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan status nutrisi.
Selain itu, SDGs juga membuka beberapa isu pembangunan yang muncul seperti ketersediaan anggaran, perubahan iklim, ketersediaan energi, dan lainnya. Pada sidang nanti, akan terbagi dalam 3 sesi pembahasan, yaitu Leave no One Behind. “Sesi ini akan membahas peran parlemen dalam pembuatan kebijakan dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Kemudian Sesi kedua akan mengangkat topik Ending Violence Sustaining Peace, yaitu bagaimana peran parlemen dalam mencegah timbulnya aksi kekerasan dan menciptakan perdamaian. “Terakhir pada sesi ke-tiga akan membahas mengenai SDG’s dan Climate Action, melihat aksi nyata parlemen dalam menindaklanjuti Paris Agreement,” kata politisi dari Partai Demokrat ini.
Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri Salman Al Farisi mengatakan DPR sebagai parlemen merupakan pemilik political push di berbagai bidang yang berperan penting mendorong pemerintah melaksanakan sebagai pelaksana SDG’s. Selain itu diplomasi parlemen dalam mem-push pelaksanaan SDG’s akan membangun kemitraan internasional.
Dia meminta dalam sidang nanti, DPR RI bisa terlibat aktif menyuarakan Indonesia dalam pemilihan dewan keamanan PBB pada tahun 2018. Forum tersebut dinilai tepat untuk mempromosikan keinginan pemerintah Indonesia itu. “Pertemuan di Bali menjadi salah satu upaya kita promosi atau kampanye agar Indonesia menjadi salah satu anggota tidak tetap keamanan PBB,” tegasnya. (Hardianto/balipost)
