JAKARTA, BALIPOST.com – Pertemuan para anggota parlemen sedunia dalam Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals/SDGs, menjadi momentum melakukan inisiatif bersama untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan di Rohingya. Salah satu bentuk bentuk yang bisa dilakukan forum ini adalah membuat kesepakatan untuk mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengirimkan pasukan perdamaian ke Rakhine, Myanmar.
Penegasan disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah disela-sela acara Forum Parlemen Dunia di Nusa Dua, Bali, Rabu (6/9). “Untuk yang ini kita tidak boleh ringan, harus langsung menyampaikan kepada PBB untuk turun tangan, pasukan perdamaian harus didatangkan,” tegasnya.
Fahri sendiri akan memimpin Pleno dengan tema “SDGs and Climate Change”. Pada tema yang masuk dalam agenda ketiga pembahasan di forum ini, akan merumuskan bagaimana parlemen menindaklanjuti kesepakatan Paris Agreement untuk berjuang menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Tema ini juga bertujuan untuk membahas kebutuhan dunia yang bisa dilakukan agar seluruh dunia bisa berhasil dalam program SDGs.
Myanmar, menurut Fahri bisa diberi sanksi oleh ASEAN dan dunia, atau bisa diseret ke Mahkamah Internasional atas pelanggaran HAM berat terhadap warga negaranya sendiri. “Parlemen RI memang sudah mengambil sikap tegas. Kita berharap, parlemen dunia yang sedang berkumpul ini, bisa membantu secara politik dan kemanusiaan. Demi kemanusiaan dan persaudaraan warga dunia, mari kita bantu,” imbuhnya.
DPR RI menjadi tuan rumah Konferensi Parlemen Dunia di Nusa Dua. Dalam pertemuan anggota Parlemen Dunia “World Parliamentary Forum on Sustainable Development” tersebut, sebanyak 48 negara hadir berpartisipasi dan 12 lembaga internasional terlibat menjadi observer (peninjau). Juga 15 tokoh internasional dari berbagai bidang yang akan berbicara seputar kebijakan politik, ekonomi dan masalah global.
Terdapat nama-nama lembaga internasional yang selama ini terlibat dalam kerja-kerja kemitraan dengan parlemen dunia, seperti ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), Women Political Leaders (WPL), Global Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), UNDP, dan lain sebagainya. Menariknya, deretan nama-nama negara yang hadir, terdapat negara-negara yang selama ini menjadi pembicaraan internasional, terutama terkait masalah kemanusiaan di Rohingya.
Ada Bangladesh, negara tetangga Myanmar yang hingga hari ini masih enggan membuka perbatasannya menampung pengungsi Rohingya. Terkait dengan Bangladesh, Fahri mengungkapkan diplomasi Indonesia saat ini fokus mengatasi dari akibat konflik tersebut dengan melakukan pendekatan melobi Bangladesh agar mau membuka pintu perbatasannya. Kemudian mengirimkan bantuan ke Rakhine State, sebagai komitmen kemanusiaan.
Sayangnya, pada forum kali ini, parlemen Myanmar enggan menghadiri undangan. Meski tak hadir, Fahri tetap akan berupaya mendorong adanya pertemuan delegasi Indonesia, Turki, Bangladesh dan Myanmar, untuk mendapatkan solusi. (Hardianto/balipost)
