MANGUPURA, BALIPOST.com – Permasalahan tentang harga dan pasokan pangan di Indonesia, merupakan masalah yang sangat kompleks dan sudah berulang kali terjadi di negeri ini. Seperti misalnya masalah harga beras yang terus mengalami fluktuasi.
Menurut Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf, persoalan yang dihadapi Indonesia, karena rantai distribusinya yang panjang, tentu disana akan ada orang ditengah-tengah atau perantara (Middleman) yang bermain. “Memang Middleman ini yang membuat harga relatif tinggi,” ujarnya saat ditemui di sela-sela pertemuan The 13th East Asia Top (EATOP) Level Official’s Meeting on Competition Policy, Rabu (6/9) di Nusa Dua.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Syarkawi Rauf mengatakan, di indonesia ada 2 cara yang harus diterapkan. Yaitu, pertama untuk jangka pendek, dengan penetapan harga eceran tertinggi (HET), dan yang kedua melalui penataan pasar beras untuk jangka menengah dan jangka panjang. “Kita jangan berhenti sampai HET, tapi harus mengembangkan pasar beras dari hulu sampai ke hilir,” pungkasnya.
Melalui pertemuan EATOP ini, pihaknya berharap bisa menimba ilmu dan pengalaman dari Negara-negara seperti Jepang, Korea maupun Australi. Seperti diketahui, Jepang yang relatif tidak memiliki wilayah luas dan sumberdaya yang banyak, tetapi bisa membuat stabil harga dan pasokan komoditas pangan. “Kita ingin menimba ilmu dan pengalaman dari mereka, bagaimana mereka bisa melakukan itu, sehingga bisa sangat baik. Kita berharap itu bisa dimplementasikan untuk Indonesia,” ucapnya.
Dijelaskannya, seperti Jepang, mempunyai mekanisme pasar di komoditas pangan yang sangat baik. Sedangkan Malaysia mempunyai regulasi pengendalian harga yang sangat baik, seperti HET yang dimiliki Indonesia. Saat ini diakuinya, Indonesia sedang belajar bagaimana mengkombinasikan pengalaman Jepang dan Malaysia dalam mendorong stabilisasi harga dan pasokan pangan.
Ditambahkannya, seperti pengalaman yang dialami Jepang, stabilitas harga dan komoditas pangan dipengaruhi oleh kemampuan mereka mengendalikan harga dan pasokan mulai dari hulunya. Bahkan, di hulunya mereka mempunyai koperasi yang sangat kuat. Pihaknya berharap, di Indonesia yang harus dibangun di hulunya adalah badan usaha milik rakyat. Setelah dari situ, perlu dibangun integrates rice estate atau pengembangan pertanian padi berskala luas.
Dari integrates rice estate nanti masuk ke pasar induk beras dan disana perlu didorong proses pelelangan karena psoses pelelangan akan jauh lebih baik bagi produsen maupun ritailer dan end user. Atau bisa saja dikembangkan penjualan langsung dari integratet rice estate itu kepada end user. “Kalau ini bisa di dorong di Indonesia, tentu sangat membantu Indonesia menstabilkan harga dan pasokan pangan strategis,” terangnya.
Pertemuan EATOP ini, diikuti oleh 10 ekonomi ASEAN, ekonomi lain di Asia Timur seperti Jepang, Korea, Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, dan Mongolia, serta Australia. Salah satu fokus EATOP adalah peningkatan kapasitas hukum dan kebijakan persaingan. (Yudi Karnaedi/balipost)
