PEMKAB Klungkung tak hanya berhasil meraih penghargaan dari pemerintah pusat atas program yang telah digulirkan. Hal serupa juga datang dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta atas komitmen kepala daerah dalam mewujudkan transparansi sistem pengelolaan keuangan yang baik. Penghargaan bergengsi ini diserahkan pada Seminar Nasional dan Peluncuran Indeks Keuangan Daerah dengan tema Pengelolaan Keuangan Daerah Dari WTP Menuju Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Transparan di Gedung Graha Sabha Pramana, UGM, Kamis (7/9).
Transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klungkung menempati peringkat ke-3 dalam indeks (ukur) yang dilakukan UGM, Yogyakarta. Sementara dari Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Regional Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Kabupaten Klungkung berada diposisi ke-3 dengan nilai per tahap pengelolaan keuangan daerah bidang perencanaan 3,75, pelaksanaan 1,58 serta pelaporan dan pertanggungjawaban 0,08 atau dengan total 5,42. Posisi ini berada setelah Kota Mataram, NTB dan Kabupaten Badung. Penilaian ini dilakukan melalui website masing-masing Pemda.
Sementara dalam indeks kondisi keuangan daerah, Klungkung menempati posisi ke-18 dari 35 Kab/Kota Regional Bali, NTB dan NTT yang mendapat opini WTP dari BPK RI pada 2015.
Bupati Kungkung, I Nyoman Suwirta menyampaikan penghargaan ini tidak terlepas dari opini WTP yang diraih pemkab dalam transparansi pengelolaan keuangan daerah. Ini diharapkan dapat menjadi motivasi kedepan dalam menjalankan sistem pengelolaan keuangan yang baik. “Tujuan dari semua ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Prestasi maupun penghargaan ini tidak terlepas dari kerjasama semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dukungan seluruh lapisan masyarakat. “Ini tak lepas dari usaha kita bersama,” ucap bupati asal Nusa Ceningan ini.
Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni UGM, Paripurna menyatakan bahwa Seminar Nasional dan Peluncuran Indeks Keuangan Daerah, ini sangat penting dan relevan untuk pengelolaan yang lebih baik.
Menurutnya, pengelolaan keuangan merupakan amanah masyarakat di daerah masing-masing dan negara. Untuk itu dalam mewujudkan sistem pengelolaan yang baik ini diperlukan kehati-hatian dalam penggunaan alokasi dana. “Kehati-hatian ini menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan amanah dalam mencapai tujuan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia Menilai kedatangan para kepala daerah ini merupakan cermin kesungguhan dan keterbukaan untuk diindeks atau diukur dalam sebuah sistem pengelolaan keuangan yang sehat dan transparan.
Hadir dalam seminar tersebut Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri, Hamdani, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM, Eko Suwardi, Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia serta undangan terkait. (Adv/balipost)
