MANGUPURA, BALIPOST.com – Segala cara dilakukan BNNP Bali bersinergi dengan stakeholder terkait untuk melindungi masyarakat Bali dari bahaya Narkoba. Diharapkan desa pakraman di Badung segera membuat pararem karena Bupati Badung Nyoman Giri Prasta lewat Kartu Badung Sehat (KBS) menggratiskan pecandu yang rehabilitasi di RSUD Mangusada.
“Kesadaran pecandu maupun keluarganya untuk melapor diri masih rendah di Bali. Sampai saat ini tercatat 617 orang direhabilitasi tapi yang lapor diri hanya 70 orang,” kata Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. I Putu Gede Suastawa, didampingi Kepala BNNK Badung AKBP Ni Ketut Masmini, dalam acara sosialisasi program rehabilitasi dan pascarehabilitasi pecandu yang dihadiri kepala desa, perbekel dan lurah se-Badung, Senin (11/9) kemarin.
Menurut Brigjen Suastawa, pihaknya mengundang mereka karena penguatan itu tidak cukup hanya dilakukan BNN dan RSUD Mangusada saja karena hasilnya tidak maksimal. Upaya menyadarkan pecandu atau keluarganya untuk lapor diri bisa optimal bila aparat desa dan perbekel ikut bergerak, ditambah dibuatkan pararem.
“Aparat desa atau desa pakraman bertanggung jawab juga akan keselamatan dan kesejahteraan warganya. Kalau di suatu desa ada pengguna atau pengedar, tentu saja citra desa tersebut akan jelek dan mengancam warga lainnya,” tegasnya.
Oleh karena itu mantan Direktur Binmas Polda Bali ini berharap para perbekel, kepala desa atau lurah segera melakukan penguatan-penguatan di wilayahnya dengan cara membentuk relawan antinarkoba. Dengan demikian cepat terdeteksi apabila ada warga yang terindikasi terlibat barang terlarang tersebut.
“Kendala kami selama ini adalah pecandu atau keluarganya enggan lapor diri karena malu, dianggap aib keluarga dan kurang paham proses rehabilitasi. Padahal semua dirahasikan, biaya ditanggung negara atau kebupaten dan banyak kemudahan lainnya. Tidak usah malu lagi dan utamakan keselamatan keluarga dari narkoba,” ungkapnya.
Sementara Direktur RSUD Mangusada, Badung, dr. I Nyoman Gunarta, MPH, menegaskan program BNN tersebut ibaratnya gayung bersambut dengan apa yang sedang dilakukan. “Tugas kami adalah bagaimana menyediakan tempat adiksi yang nyaman dan refresentatif bagi pasien,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, tidak ada lagi keraguan bagi pecandu untuk mengakses layanan tersebut. “Itu tugas pokok kami dan semua gratis. Jangan takut karena kerahasian dijamin,” kata Nyoman Gunarta.
Ia menyadari tidak punya akses langsung ke masyarakat sehingga para lurah, perbekel atau kepala desa bisa mensosialisasikan program tersebut sehingga bisa cepat ditangani. (Kerta Negara/balipost)
