JAKARTA, BALIPOST.com – Membengkaknya hutang luar negeri Indonesia mendapat perhatian dewan saat Komisi XI DPR melakukan rapat kerja dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) Bambang Brodjonegoro, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/9) saat membahas proyeksi RAPBN 2018. Strategi pengelolaan hutang luar negeri menjadi penekanan anggota Komisi XI terutama di awal pembahasan oleh pemerintah yang ditangani Bapenas.
Anggota Komisi XI DPR Tutik Kusuma Wardhani mengatakan meski hutang Indonesia masih dinilai aman karena masih di bawah 30 persen, namun pemerintah tetap perlu mewaspadai strategi pengelolaan hutang luar negerinya. Salah satu faktor yang perlu diwaspadai adalah faktor geopolitik terutama krisis Korea Utara dengan Jepang dan Amerika Serikat. “Yang perlu dijaga itu bagaimana mengantisipasi geopolitik internasional, sehingga imbasnya jangan sampai ke dalam negeri,” kata anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.
Yang pasti, menurut anggota DPR dari daerah pemilihan Bali ini, dibanding dengan negara-negara lain, rasio hutang Indonesia masih relatif lebih rendah. Rasio hutang Malaysia saat ini mencapai 40 persen terhadap PDB, Thailand 50 persen terhadap PDB. Bahkan Jepang menembus 200 persen terhadap PDB.
Begitu juga dengan Amerika Serikat memiliki hutang besar. Berdasarkan laporan Juni 2017, utang AS kepada China mencapai 1,15 triliun dollar AS atau sekitar Rp 15.295 triliun, naik 44 miliar dollar AS dalam tempo sebulan. “Artinya sepanjang hutang kita tidak melebihi 30% dari PDB maka hal itu dianggap aman,” imbuhnya.
Selain mencermati geopolitik, stabilitas politik dalam negeri juga harus dijaga, sehingga tak menganggu investasi. Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur perlu didorong ke arah Kawasan Timur Indonesia, supaya ada pertumbuhan ekonomi di sana. “Saya melihat ketimpangan ekonomi di Wilayah Timur Indonesia itu terlalu besar. Jadi memprihatinkan sekali. Apalagi gini rasionya masih tinggi,” terangnya.
Anggota Komisi XI DPR RI lainnya, Hendrawan Supratikno meminta kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) terkait utang Indonesia yang akan diambil dalam RAPBN 2018. Sebab, dia menengarai banyak pihak terlibat dalam pengelolaan hutang untuk pembiayaan negara. “Kami ingin dapat kajian dari Bappenas mengenai utang ini. Kita sudah bicara dengan Menkeu. Tapi alangkah baik Bappenas juga melengkapi kajian karena hutang telah jadi industri sendiri yang melibatkan banyak pihak dalam prosesnya,” kata Hendrawan.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai UU Keuangan Negara saat ini terlihat samar. Sebab sejumlah pos belanja di kementerian maupun lembaga negara lainnya tumpang tindih. “Ada belanja pegawai, barang dan modal. Barang dan modal ini overlapping,” katanya.
Dari temuannya, dia mengungkapkan ada beberapa kementerian yang anggarannya sebesar 70 persen habis untuk pengeluaran rutin. Ini semestinya dievaluasi. “Ternyata yang rutin itu membengkak. Ada kementerian yang tugasnya penting pengeluaran rutinnya 70-80 persen. Kalau gini kan tujuan kita untuk menjangkau kesejahteraan rakyat terkendala,” ungkapnya. (Hardianto/balipost)
