JAKARTA, BALIPOST.com – Perhelatan akbar Annual Meetings International Monetary Fund-World Bank Group 2018 mendatang di Bali menelan biaya cukup fantastis mencapai Rp 810 miliar. Meski mendukung, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pengelolaan dananya harus transparan dan dewan akan terus mengawalnya.
“Asumsinya memang harus dibuat seperti itu (dianggarkan lebih dari biaya yang akan dikeluarkan). Tinggal DPR yang mengawasi prosesnya. Kalau ternyata ada selisih yang dianggarkan, betul tidak dikembalikan ke kas negara,” kata anggota Komisi XI DPR Tutik Kusuma Wardhani, Jumat (15/9).
Dalam rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, persoalan besarnya alokasi APBN untuk penyelenggaraan pertemuan IMF-World Bank Grup 2018 di Bali sempat dipertanyakan. Pasalnya, untuk invent sekelas pertemuan internasional sekalipun anggaran negara yang menelan biaya Rp 1 triliun itu dianggap terlalu besar.
Tutik mengaku dapat memahami sejumlah pihak yang merasa keberatan, karena mungkin hanya melihat dari sisi pengeluaran negara yang dianggap nantinya menjadi beban negara. Tetapi, dia menilai apabila dilihat lebih jauh keuntungan yang akan diperoleh akan menjadi sebanding dari biaya yang dikeluarkan.
Ada banyak keuntungan yang akan diperoleh Indonesia secara umum dan khususnya masyarakat Bali. Sebab, apabila pertemuan ini dinilai sukses maka kepercayaan internasional terhadap perekonomian Indonesia semakin tumbuh. “Kalau sudah menjadi kepercayaan dunia luar, saya kira baik untuk hubungan multilateral karena itu adalah untuk kepentingan ekonomi,” katanya.
Oleh karena itu, menurut anggota DPR dari daerah pemilihan Bali ini, semua pihak harus mengeyampingkan kepentingan politik pragmatisnya menyikapi program-program bagus pemerintah. Semua pihak harus mendukung program pemerintah apabila terbukti baik. “Makanya program yang bagus ini kita dukung. Jangan lagi buat kegaduhan. Kalau pemerintah membuat action yang bagus ya harus kita dukung,” katanya.
Tutik mengakui, dana untuk perhelatan ini memang besar karena acaranya juga besar melibatkan 15.000 delegasi dari 189 negara anggota IMF dan World Bank. Bahkan, dana sebesar itu tidak semuanya ditanggung pemerintah. Sebab untuk menghadirkan para delegasi diketahui tidak ditanggung pemerintah Indonesia.
Namun, Indonesia menyiapkan semua fasilitas yang disediakan, bahkan konon menurut Tutik, hotel-hotel di Bali yang disewa sebagian ruangannya akan diubah menjadi kantor para delegasi. Untuk biaya dekorasi mengubah ruang hotel menjadi kantor dan ruang rapat, diakui Tutik, akan menelan biaya besar. (Hardianto/balipost)
