AMLAPURA, BALIPOST.com – Pernyataan pemerintah daerah, bahwa Gunung Agung sudah terjadi erupsi, rupanya cepat menyebar di kalangan masyarakat. Meski surat pernyataan itu diakui keliru dan sudah diganti, masyarakat terlanjur percaya pada informasi itu dan segera mengambil keputusan sendiri.
Seperti yang terjadi di Kecamatan Kubu, pihak sekolah terpaksa meliburkan siswanya. Sedangkan warga lainnya, segera mengungsi sambil membawa serta ternaknya ke Buleleng.
Hal itu disampaikan legislator dari dapil Kubu Gede Dauh Suprapta, Rabu (20/9) siang. Dia menyayangkan, pejabat terkait Pemkab Karangasem membuat redaksional surat seperti itu hingga diteken Bupati Karangasem. Padahal, surat pernyataan dengan Nomor 362/444/BPBD/2017 tertanggal 18 September 2017.
Isinya sangat fatal dan membuat warga yang membacanya tambah panik saat viral di media sosial. “Padahal di lapangan belum ada erupsi, apalagi disebutkan sudah ada kerusakan infrakstruktur pemerintah. Ini kan keliru. Mohonlah lebih berhati-hati dan cermat pemerintah daerah ini menyebar informasi. Lakukan komunikasi yang baik dengan Badan Geologi dan lembaga terkait lainnya,” kata politisi PDIP ini.
Dia mengatakan, dampak dari surat pernyataan itu, masyarakat jadi semakin resah dan mengambil keputusan sendiri untuk segera menyelamatkan diri. Salah satunya, seperti yang terjadi di Kecamatan Kubu, SDN 2 Tulamben sementara terpaksa meliburkan siswanya sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Dia menyebut kepala sekolahnya khawatir karena terjebak dalam isi surat pernyataan resmi dari pemerintah daerah itu.
Dampak lainnya, warga di wilayah Rubaya, Kecamatan Kubu, juga langsung mengungsi ke Buleleng. Warga disana juga sekaligus membawa serta ternak sapinya, karena sudah dalam keadaan panik, mendengar Gunung Agung sudah erupsi dan mengeluarkan abu vulkanik.
Mereka enggan menjualnya sekarang. Sebab, menjual ternak dalam situasi seperti ini harganya akan jauh lebih murah. “Mohon kekeliruan itu jangan terulang lagi,” tegasnya.
Mengenai langkah antisipasi pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya, pihaknya mengaku sangat mengapresiasi. Tenda-tenda pengungsian memang harus segera dibangun karena Gunung Agung sudah berstatus siaga. Namun, legislator asal Tianyar Barat ini meminta sosialisasi ke daerah-daerah terdampak lebih gencar dilakukan.
Diharapkan masyarakat semakin paham tentang kebencanaan dan mengerti langkah apa yang harus diambil. Selama ini, hal tersebut yang dirasa kurang, sehingga dalam situasi panik, masyarakat akhirnya memutuskan mengambil jalan sendiri.
Untuk diketahui, surat pernyataan yang keliru itu isinya sudah diganti dengan yang baru. Surat itu diganti dengan surat pernyataan kedua Nomor 62/444/BPBD/2017 tertanggal 19 September 2017. Kali ini rujukan surat ini berdasarkan informasi dari Badan Geologi Kementerian ESDM RI Nomor 1662/45/BGL.V/2017 per 18 September 2017 tentang Aktivitas Gunung Agung yang naik dari level II waspada menjadi level III siaga.
Adanya surat terkait erupsi gunung agung mengakibatkan terjadi pengungsian warga di beberapa desa di Karangasem. Sehingga perlu dilakukan langkah-langkah tanggap darurat penanganan pengungsi selama 14 hari, 18 September hingga 1 Oktober 2017. “Kita buat surat revisi ini untuk mencegah keresahan warga lebih jauh. Kita harap masyarakat kita tetap tenang. Langkah-langkah penanganan juga terus dilakukan pemerintah daerah,” tegas Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri. (bagiarta/balipost)
Hanya karena kepentingan politik saja yang mempermasalahkan hal tersebut, sejatinya apa yang dilakukan oleh Ibu Bupati termasuk hal yang luar biasa dan perlu diberikan apresiasi, kenapa ?, karena beliau menganggap letusan Gunung Agung bukanlah masalah main-main, artinya ? Kalau itu sampai benar terjadi berapa jumlah masyarakat lereng Gunung tersebut yang menjadi korban., suksme.