NEGARA, BALIPOST.com – Adanya polemik masalah upaya penutupan kafe di Delodberawah berawal karena adanya pengusaha dan pengelola yang tidak mematuhi aturan. “Adanya aspirasi penutupan kafe itu karena selama ini aturan tidak diindahkan. Dan kami sebenarnya sudah ingin mengajak mereka (pengusaha kafe) duduk bersama. Tapi malah selalu menghindar. Kami berharap pengusaha/pengelola kafe tunduk pada aturan,” kata Bendesa Pekraman Delod Berawah, Mendoyo Nengah Milodana.
Dikatakan bagi pengusaha yang mengontrak tanah pelaba pura Gede Perancak akan diinformasikan ke pengempon jika sudah habis masa kontraknya akan dihentikan. “Apakah nanti yang masih kontraknya akan dilanjut sampai kontrak habis. Itu yang kita mau bahas dan ingin duduk bersama. Komitmen jika sudah kondusif bagaimana maunya pengempon dan desa. Kami juga sangat mendukung program pemerintah,” kata Milodana yang juga pengelola kafe ini.
Pihaknya ingin agar di Delodberawah ini aman dan kondusif serta berkembang. Apalagi ada rencana penataan pariwisata dan TMMD juga akan dilaksanakan di Delodberawah. “Sebenarnya patung putri duyung sudah metaksu dan juga lambang laut. Tapi jika diganti dengan patung Dewa Baruna ya kami mendukung program pemerintah,” katanya.
Sementara itu dari informasi, belakangan pascasweeping yang kerap dilakukan, kafe-kafe itu sepi pengunjung. Kawasan Delodberawah juga semakin tampak kumuh dan kotor. Bahkan di depan sejumlah kafe dijadikan tempat pembuangan kursi-kursi dan sofa bekas yang tidak terpakai.
Bahkan sofa dan kursi itu sampai ditutupi pohon-pohon liar. Di sisi lain sejumlah pemilik kafe yang masih memiliki kontrak tanah pelaba Pura Gede Perancak mengaku merugi pascakeputusan penutupan kafe-kafe di Delodberawah atas usulan desa.
Adanya upaya penutupan itu berdampak pada operasi kependudukan gencar dilakukan oleh Satpol PP beberapa hari belakangan ini. Operasi kependudukan yang menyasar kafe-kafe dan kos itu mendapat perlawanan dari pemilik kafe. (kmb/balipost)
