AMLAPURA, BALIPOST.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akhirnya merevisi desa-desa yang masuk kawasan rawan bencana (KRB) erupsi Gunung Agung. Meski desa yang masuk dalam zona rawan itu berjumlah 28 desa dengan jumlah warga mencapai 70 ribuan orang, menurut Kepala BNPB, Willem Rapangilei mengatakan jumlah penduduk yang mengungsi justru membengkak.
Data akhir sampai Kamis (5/10), pengungsi mencapai 150.109 jiwa tersebar di 427 titik pengungsian. Pembengkakan itu diduga terjadi karena psikologis masyarakat yang ketakutan.
BNPB bersama Satgas dan pemerintah daerah, kata Willem, masih terus melakukan sosialisasi sehingga warga yang berada di luar zona awas paham langkah yang harus dilakukan jika terjadi erupsi. ‘’Badan Vulkanologi sudah menetapkan radius awas 9 kilometer dan radius sektoral 12 kilometer. Ini berpotensi terkena bahaya material, diluar itu bahaya abu vulkanik,’’ jelasnya.
Bupati IGA Mas Sumatri mengatakan saat ini pihaknya bersama instansi terkait masih memusatkan perhatian pada pemenuhan logistik dan kesehatan pengungsi. Untuk hal-hal lain seperti kegiatan pemberdayaan masih dikoordinasikan.
Untuk penanganan pengungsi serta dampak lain yang ditimbulkan dari naiknya aktivitas Gunung Agung, pihaknya berharap seluruh kementerian dan OPD Pemprov Bali dapat memusatkan perhatian untuk Karangasem. ‘’Saat ini Karangasem lumpuh. Galian C dan pariwisata yang menjadi sumber PAD hilang. Jika Pelabuhan Tanah Ampo bisa beroperasi dan juga pelabuhan rakyat Padangbai, masyarakat Karangasem akan bisa bernafas. Tapi kalau tidak akan sesak nafas,’’ ungkapnya.
Seiring dengan kondisi Karangasem, BNPB juga memperpanjang status siaga darurat sampai 16 Oktober. Terkait status tersebut, Willem mengatakan BNPB sudah menyiapkan skenario penanganan dengan didukung pendanaan yang berasal dari anggaran cadangan siaga darurat dari Kementerian Keuangan. “Untuk siaga darurat Gunung Agung, anggaran cukup tersedia,’’ pungkasnya. (kmb/balipost)
